DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Batas Wilayah; Tujuan dan Sasaran; Pelaksanaan Pembangunan KTM Seumanah Jaya; Penyediaan Tanah; Pengelolaan; Pengembangan Usaha Masyarakat; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu Kawasan Kota Terpadu Mandiri dalam Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa KTM Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur telah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B-243/MEN/P2KT-PTPKT/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Izin Prinsip Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
10.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI SEUMANAH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah suatu Kawasan yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
7.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8.Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu.
9.Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Kawasan KTM Seumanah Jaya meliputi 3 (tiga) Kecamatan, sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Peunaron;
2. b.Kecamatan Ranto Peureulak; dan
3. c.Kecamatan Serba Jadi.
(2)Kecamatan Peunaron sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.Gampong Arul Pinang;
2. b.Gampong Bukit Tiga;
3. c.Gampong Sri Mulya;
4. d.Gampong Peunaron Baru; dan
5. e.Gampong Peunaron Lama.
(3)Kecamatan Ranto Peureulak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Gampong Seumanah Jaya;
2. b.Gampong Punti Payong;
3. c.Gampong Alue Genteng; dan
4. d.Gampong Beurandang.
(4)Kecamatan Serba Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Gampong Arul Durin;
2. b.Gampong Bunin; dan
3. c.Gampong UPT-I Kuala Pango.

Pasal 3

(1)Tempat dan kedudukan KTM Seumanah Jaya berpusat di Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak.
(2)Kawasan KTM Seumanah Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didukung oleh gampong disekitarnya.
(3)Kawasan KTM Seumanah Jaya mempunyai luas wilayah 21.017,5 Ha (dua puluh satu ribu tujuh belas koma lima hektar), dengan batas sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Serba Jadi;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selamat dan Kecamatan Birem Bayeun; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peunaron.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Kawasan KTM Seumanah Jaya bertujuan:

a.menggali potensi sumber daya alam;
b.mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru;
c.membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
d.menarik investor;
e.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan KTM dan sekitarnya; dan
f.sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.

Pasal 5

Sasaran Kawasan KTM Seumanah Jaya dicapai melalui:

a.peningkatan investasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa dan perdagangan;
b.peningkatan produktifitas penduduk sekitar;
c.peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
d.peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, pasar, keuangan/perbankan, pendidikan, pelayanan pos dan telekomunikasi;
e.peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha; dan
f.peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KTM SEUMANAH JAYA

Pasal 6

(1)Pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan KTM Seumanah Jaya, meliputi:
1. a.pembangunan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
2. b.pembangunan pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
3. c.pembangunan pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
4. d.pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
5. e.pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan;
6. f.pembangunan sarana pemerintahan; dan
7. g.pembangunan fasilitas umum dan sosial.
(2)Pelaksanaan pembangunan KTM Seumanah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 7

(1)Dalam pengembangan KTM Seumanah Jaya dilaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagai dasar pengembangan kawasan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032.
(2)Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan KTM Seumanah Jaya yang berkaitan dengan penggunaan hutan lindung dan kawasan lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Seumanah Jaya berasal dari:

a.tanah Negara bebas;
b.tanah berasal dari Hak Pengelolaan Lahan; dan
c.tanah penduduk setempat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013