DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Pada Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan kesehatan agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
17.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);
18.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ALAIDDIN SAID MAULANA ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5.Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pendukung tugas Bupati.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Syah Peureulak yang selanjutnya disebut RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7.Pelayanan Medis Spesialis Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan.
8.Pelayanan Medis Spesialis lainnya adalah pelayanan medis dasar ditambah dengan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiologi, anastesi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, dan pelayanan spesialis lainnya sesuai kebutuhan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak.
(2)RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak berstatus Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Pelayanan Medis;
4. d.Bidang Keperawatan;
5. e.Bidang Penunjang Medis; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3)Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
1. a.Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
2. b.Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
(4)Bidang Keperawatan, terdiri dari:
1. a.Seksi Asuhan Keperawatan; dan
2. b.Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
(5)Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
1. a.Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
2. b.Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Pasal 4

(1)RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak merupakan Lembaga Teknis Kabupaten yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikan medis.
(2)RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3)Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(6)Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b.penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, keperawatan;
d.pelayanan medis, penunjang medis dan nonmedis;
e.penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
h.penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
i.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
b.menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak sebagai lahan praktek;
c.menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan;
d.memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e.melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013