DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah; Hak dan Kewajiban; Program Pendidikan Dayah; Jenjang Pendidikan Dayah; Kurikulum; Pimpinan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Dayah; Pemberdayaan Ekonomi Dayah; Kerjasama; Pendanaan Pendidikan Dayah; Pengelolaan Pendidikan Dayah; Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Dayah; Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi, dan Akreditasi Pendidikan Dayah; Pemberian Hibah; Ketentuan lain-Lain; Ketentua Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

f.bahwa... bahwa OGanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Ganun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, belum secara komprehensif mengatur mengenai penyelenggaran pendidikan dayah sehingga perlu adanya Oanun Aceh tersendiri: f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Ganun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah:

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103): Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Oanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68): Oanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75):

10.Ganun. 2Cc
10.Ganun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : GANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui Suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman ahlussunnah waljama'ah fasya'irah dan maturidiyah) kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab atau thalabahnya.
8.Pendidikan4 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (kutub al-turats) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaggih fiddin) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten /Kota dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah. Pengelolaan Pendidikan Dayah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Dayah oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan satuan Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah. .Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah. Rencana Strategis Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Dayah Aceh adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan Pendidikan Dayah 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor Pendidikan Dayah di Aceh. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Pendidikan Dayah ditambah keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai guree/teungku Dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah. Thaiabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jenis, jenjang, dan Jenis Pendidikan Dayah. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
20.Satuan 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Satuan Pendidikan Dayah adalah kelompok layanan Pendidikan Dayah yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada setiap jenjang dan program Pendidikan Dayah. Ula adalah Jenjang Pendidikan Dayah Dasar yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan ibtidaiyah. Wustha adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan tsanawiyah. Ulya adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan 'aliyah. Ma'had Aly (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas thautiah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang menfokuskan diri pada kajian kitab kuning (kutubut turats muktabarah) yang berbahasa Arab. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (kutubut turats muktabarah) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah. Dayah 'Madrasah Ulumul Our'an adalah satuan Pendidikan Dayah pada tahfizul Our'an Penyelenggaraan Pendidikan Dayah agama Islam dalam bahasa Arab dan berbagai ilmu yang mendukungnya. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat SPM-PD adalah ketentuan tentang jenis, jenjang dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh bagi setiap Thalabah dalam Pendidikan Dayah secara minimal. Kurikulum adalah acuan dalam proses belajar mengajar pada lembaga Pendidikan Dayah agar pembelajaran lebih terarah, terukur dan tepat sasaran. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Thalabah. Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan dan Penilaian terhadap lembaga Pendidikan Dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Dayah.
35.Sistem'd
35.Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan Dayah meliputi satua”- Pendidikan Dayah, Kurikulum, Thalabah, tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah, prasarana dan sarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peranserta Masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Oanun Aceh.
37.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Oanun Kabupaten/Kota.
38.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
39.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
40.Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
41.Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
42.Kerjasama adalah usaha bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
43.Pemberdayaan Ekonomi Dayah adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan Dayah sehingga Dayah mandiri dan berkesinambungan dalam sektor ekonomi guna mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berkualitas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berasaskan: keislaman: manhaj ahlussunnah waljamaah fasya'irah dan maturidiyah): kebangsaan: ke-Acehan: kebenaran: kemanusiaan: keadilan: TR MP AO 0 p kemanfaatan: keterjangkauan:

j.keteladanan... 5
j.keteladanan: k. keanekaragaman: l. profesionalitas: dan
m.nondiskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi Thalabah dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran agama Islam.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah untuk mengembangkan seluruh potensi Thalabah menjadi manusia yang: beriman dan bertagwa kepada Allah SWT: berakhlak mulia: berpengetahuan: a b Cc

d.cerdas,
e.cakap:
f.“kreatif:
g.mandiri:
h.demokratis: dan i. bertanggungjawab.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berdasarkan prinsip:
1. a.kesesuaian dengan kearifan lokal:
2. b.perlakuan kepada semua Thalabah tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan: Cc. pembudayaan dan pemberdayaan Thalabah berlangsung sepanjang hayat, d. pengembangan potensi Thalabah dilakukan secara sistematik, terpadu, dan terarah:
3. e.pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas pada Thalabah:
4. f.peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas mutu Pendidikan Dayah:
5. g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan: dan
6. h.efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Sistem Pendidikan Dayah diselenggarakan secara salafiyah dan/atau terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.
(3)Ketentuan
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Program pembangunan Pendidikan Dayah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Renstra Pendidikan Dayah Aceh.
(2)Renstra Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
(2)Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pendidikan Dayah yang beragidah Islamiyah sesuai dengan manhaj ahlusunnah waljamaah.
(3)Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan jenjangnya.
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang kebijakan:
2. b.bidang pembiayaan:
3. c.bidang Kurikulum dan pengajaran:
4. d.bidang prasarana dan sarana : e bidang pembinaan terhadap pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Thalabah: fi. bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah:
5. g.bidang Pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Our'an:
6. h.bidang Kerjasama:
7. i.bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah, dan J. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan Dayah yang bermutu. Bagian...)

Pasal 8

(1)Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kebijakan, berwenang:
(2)
(1)a. b. menetapkan Renstra Pendidikan Dayah Aceh: melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Pendidikan Dayah antar kabupaten /kota, menetapkan Standar Pendidikan Dayah: melaksanakan sosialisasi Standar Pendidikan Dayah: melaksanakan fasilitasi peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah, melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah: f menyelenggarakan Pengelolaan Dayah binaan Pemerintah Aceh, 8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dayah, menyelenggarakan dan/atau mengelola Pendidikan Dayah bagi Thalabah yang berkebutuhan khusus: membantu memfasilitasi pendirian Ma'had Aly dan program studi yang dibutuhkan: memberikan dukungan sumber daya terhadap Penyelenggaraan Dayah Ma'had Aly: k menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah, . menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang m. berkaitan dengan Pendidikan Dayah: memfasilitasi Kerjasama antar Dayah dan/atau pihak lain di dalam dan luar negeri: dan memfasilitasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Pendidikan Dayah Ma'had Aly. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembiayaan, berwenang:

a.melaksanakan pengelolaan TDBH Migas untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah di Aceh setiap tahun anggaran:
b.melaksanakan. W melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah setiap tahun anggaran: menetapkan alokasi dana Pendidikan Dayah paling kurang 30746 (tiga puluh persen) dari alokasi dana Pendidikan Aceh berdasarkan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun berkenaan: melaksanakan pembiayaan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan: memberikan bantuan pembiayaan untuk Dayah yang diselenggarakan oleh Masyarakat: menyediakan pembiayaan Penyelenggaraan Dayah Milik Pemerintah Aceh: f. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Thalabah yang berkebutuhan khusus: 8. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah unggulan: menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah sesuai jenis dan jenjangnya, memberikan bantuan pembiayaan kepada Satuan Pendidikan Dayah Ma'had Aly sesuai dengan peraturan perundang-undangan: memfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar Thalabah pada Dayah: dan k. melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang Pendidikan termasuk Pendidikan Dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembiayaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012