Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1985
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
1921) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921 ) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38). Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI.
BAB I
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go 1) yang menyebutkan penerimaan uang; 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Meterai.
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Tidak dikenakan Bea Meterai atas :
1) surat penyimpanan barang; 2) konosemen; www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go 3) surat angkutan penumpang dan barang; 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat- surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal :
www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. BAB III BENDA METERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
(1)harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian-kemudian.
Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian- kemudian.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)