Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2007
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat . . . Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3882);
4152);
10.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003).
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003), yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada 26 Juni 2003, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 43 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003) I. UMUM
Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan pada perundingan tingkat multilateral di forum PBB, sejak tahun 1960-an Pemerintah Republik Indonesia juga giat melaksanakan perundingan penetapan batas maritim dengan negara- negara tetangga termasuk Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Upaya penetapan batas maritim dengan negara tetangga tersebut menjadi sangat penting karena hasil perundingan penetapan batas tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan negara-negara tetangga terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan secara hukum. Pada gilirannya, pengakuan dari negara-negara tetangga . . . tetangga ini menjadi penting pada perundingan tingkat multilateral karena hal ini berarti dukungan luas dari masyarakat internasional dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 hingga tahun 1982. Penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat Republik Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Penetapan batas maritim ini juga mempunyai fungsi sebagai penegasan kepemilikan pulau-pulau terluar Republik Indonesia karena Indonesia menggunakan pulau-pulau terluar tersebut sebagai penentuan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia. Yang dimaksud dengan pulau-pulau terluar adalah pulau-pulau terdepan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan batas landas kontinen dengan Republik Sosialis Vietnam diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka kepentingan-kepentingan tersebut di atas. Perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan adalah perairan strategis yang menjadi pintu masuk ke Asia Tenggara khususnya dari Jepang, RRC, Republik Korea, dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Selain itu, dasar laut perairan Natuna terdapat potensi sumber daya alam khususnya hidrokarbon. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah pulau-pulau terluar Indonesia yang telah dijadikan dasar penetapan titik dasar dan penarikan garis pangkal negara kepulauan Republik Indonesia sejak tahun 1960. Oleh karena itu, penetapan batas maritim di kawasan tersebut sangat diperlukan bagi kedua negara. Penetapan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam yang berjalan dari tahun 1978 hingga tahun 2003 dan dilakukan melalui perundingan yang alot pada dasarnya telah memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dari beberapa aspek, yaitu :
Pada tingkat tinggi, pertemuan-pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Wakil Ketua Dewan Menteri, Jenderal Vo Nguyen Giap, 4 Juli 1990 di Jakarta; Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden Dewan Menteri, Vo Chi Cong, 21 November 1990 di Hanoi; Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Ketua Dewan Menteri, Vo Van Kiet, 27 Oktober 1991 di Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan sesegera mungkin dengan mekanisme pertemuan secara reguler. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, komitmen untuk segera menyelesaikan masalah penetapan batas landas kontinen kedua negara kembali ditegaskan oleh kedua kepala pemerintahan pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, ke Vietnam pada 22 Agustus 2001 dan kunjungan Presiden Republik Sosialis Vietnam, Tran Duc Luong, ke Indonesia pada 10 November 2001. Melalui serangkaian perundingan yang panjang sejak 1978, meskipun beberapa kali terjadi kemacetan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai masalah teknis dan metode delimitasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam pada pertemuan informal 10--13 Maret 2003 berhasil menyepakati garis batas akhir landas kontinen kedua negara (garis 20-H-H1-A4-X1-25) untuk diajukan kepada pemerintah masing-masing guna memperoleh keputusan penerimaannya.
juga mengatur perlunya penetapan lokasi sesungguhnya dari titik-titik koordinat oleh instansi teknis kedua negara yang berwenang. Bagi Republik Indonesia, instansi teknis dimaksud adalah Dinas Hidro- Oseanografi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
menyatakan bahwa penetapan batas landas kontinen tidak akan mempengaruhi penetapan batas zona ekonomi eksklusif kedua negara yang akan ditetapkan di masa datang.
dan Pasal 4 mengatur perlunya kerja sama kedua negara dalam bentuk koordinasi setiap kebijakan terkait dengan hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan bahari serta eksploitasi dan pembagian keuntungan yang adil dari hasil eksplorasi sumber daya alam dasar laut yang melintasi garis batas kedua negara.
mengatur cara penyelesaian secara damai melalui musyawarah atau perundingan apabila terdapat perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan persetujuan kedua negara.
mengatur bahwa persetujuan perlu diratifikasi oleh negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya persetujuan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4708
Membuka PDF…
Undang-Undang