Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2007
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4151);
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245). BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mamberamo Raya di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Mamberamo Raya berasal dari:
dan
Dengan terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sarmi dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a . . . huruf a dan wilayah Kabupaten Waropen dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. Bagian Kedua Batas Wilayah
Bagian Ketiga Ibu Kota
Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya berkedudukan di Burmeso. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
BAB IV . . . BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru Dan Penjabat Kepala Daerah
BAB IV
Peresmian Kabupaten Mamberamo Raya dan pelantikan Penjabat Bupati Mamberamo Raya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Daerah (Perda)