DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Nomor: 22
Tahun: 2003
Ditetapkan: 31 Juli 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penataan susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan mengatur lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan;
d.bahwa …
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang- undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis …
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
(2)Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR.
(3)Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 6

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan

Pasal 7

(1)Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
(2)Selama …
(2)Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
(3)Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
(4)Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah satu Wakil Ketua DPR dan/atau wakil ketua DPD.
(5)
(6)Ketua dan Wakil Ketua MPR diresmikan dengan Keputusan MPR. Tatacara pemilihan Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
(1)

Pasal 8

Tugas Pimpinan MPR adalah:

a.memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b.menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c.menjadi juru bicara MPR;
d.melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR;
e.mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan MPR;
f.mewakili MPR dan/atau alat kelengkapan MPR di pengadilan;
g.melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h.menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran MPR;dan
i.mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna MPR.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2008