Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1985
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TA- HUN 1975.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut :
"(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan :
"a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
"h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2)."
"(2) Anggota MPR dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1a).
"(4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f. dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, adalah pemberhentian tidak dengan hormat."
"(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR diambil sumpah/ janjinya bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota MPR yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda usianya." www.djpp.depkumham.go.id
"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut : "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberan. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, Undang- Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia."
"(1) Jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :
"(1) Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, terdiri atas wakil-wakil dari :
"(3) Jumlah angora DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang, terdiri atas 400 (empat ratus) orang dipilih dalam Pemilihan Umum dan 100 (seratus ) orang diangkat." www.djpp.depkumham.go.id
"(4) Anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambilkan dari golongan karya ABRI dan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata."
"(1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai Anggota karena
"(1) Sebelum memangku jabatannya anggota DPR diambil sumpah/ janjinya bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota DPR yang dihadiri oleh Anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda usianya."
"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan ideologi Nasional Undang- Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia www.djpp.depkumham.go.id kepada Nusa, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia."
"(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut DPRD I, terdiri atas wakil-wakil dari :
"(3) Jumlah anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang."
"(3a) Bagi Daerah Khusus lbukota Jakarta jumlah anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang."
"(4) Jumlah anggota DPRD I dari golongan karya ABRI yang diangkat ditetapkan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota DPRD I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), dan pengangkatannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat lain yang ditunjuk."
"(6) Anggota DPRD I mewakili Rakyat di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan."
"(1) Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
(la) Anggota DPRD I yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh :
"(1) Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD I bersama-sama diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD I.
"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, Undang- Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia."
"(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut DPRD II, terdiri atas wakil-wakil dari :
"(3) Jumlah anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang."
"(4) Jumlah anggota DPRD II dari golongan karya ABRI yang diangkat ditetapkan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pengangkatannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat lain yang ditunjuk."
www.djpp.depkumham.go.id
"(1) Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota. karena
(la) Anggota DPRD II yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh :
"(1) Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD II bersama-sama diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD II.
"Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia." www.djpp.depkumham.go.id
"(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai :
"b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata."
"Selain jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 keanggotaan DPRD tidak dapat dirangkap dengan jabatan :
"(1) Hak mengganti utusan/Wakil Organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ada pada Organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan, dan dalam pelak-sanaan hak tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
Seorang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2)tidak dapat merangkap jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tidak mengakibatkan kedudukannya sebagai anggota tambahan MPR Utusan Daerah berakhir. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang menggantikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR tersebut, dipilih oleh DPRD I yang bersangkutan sebagai calon anggota tambahan MPR Utusan Daerah dalam rangka penggantian antar waktu anggota tambahan MPR Utusan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a).
www.djpp.depkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 2 www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
1) Pasal 4 yang berbunyi : "Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah." 2) Pasal 5 yang berbunyi : "Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Anggota Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Anggota Utusan Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilihan Umum, dan Golongan Karya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945." 3) Pasal 6 yang berbunyi : "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum dan Anggota golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat."
www.djpp.depkumham.go.id Pasal 4 yang berbunyi : "Dengan ditetapkannya Ketetapan tentang Referendum ini, maka ketentuan Undang-undang mengenai pengangkatan 1/3 Anggota Majelis, ditinjau kembali." Selain daripada itu, perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD didasarkan pula pada perkembangan keadaan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila khususnya pembangunan di bidang politik, maka perubahan-perubahan ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah yang diharapkan mampu mendukung berlangsungnya proses pembaharuan politik yang semakin memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya kehidupan Demokrasi Pancasila, serta dalam rangka lebih memantapkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional.
Susunan MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD I hasil Pemilihan Umum, Utusan Organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum, dan Utusan golongan karya ABRI yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR serta Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan itu, pada dasarnya diadakan penambahan jumlah Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Anggota MPR yang diangkat yang bukan dari anggota DPR adalah Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan sebanyak 100 (seratus) orang. Penentuan jumlah Utusan Golongan-golongan sebanyak 100 (seratus) orang adalah mengingat eksistensi dari Golongan-golongan tersebut yang ada dalam masyarakat, dan secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo- nesia Nomor III/MPR/1983. Yang dimaksud dengan Utusan Golongan-golongan ialah Utusan badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain badan kolektif yang mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan www.djpp.depkumham.go.id yang penentuannya dilakukan oleh Presiden. Jumlah anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang dari golongan karya ABRI merupakan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota DPR. Penentuan jumlah tersebut diberlakukan pula secara sama terhadap jumlah Anggota DPRD I dan DPRD II yang diangkat dari golongan karya ABRI yang juga ditentukan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat tersebut. Penentuan jumlah anggota DPRD I sekurang-kurangnya 45 (empat-puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang serta jumlah anggota DPRD II sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang disebabkan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang cukup pesat, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Penentuan jumlah anggota DPRD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang adalah mengingat hal-hal sebagai berikut : 1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai Ibukota Negara dan sebagai Pemerintah Daerah yang kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara bersama-sama; 2) Ruang lingkup pekerjaan dan kepadatan penduduk dengan berbagai permasalahannya yang terus meningkat, perlu penanganan secara cepat dan tepat; 3) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang tidak terbagi dalam Daerah Tingkat II tetapi di- bagi dalam 5 (lima) Wilayah Kota yang tidak mempunyai DPRD II. Jumlah anggota DPRD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan bertambah dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) jiwa penduduk mendapat seorang wakil dalam DPRD I dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
(4), Pasal 39 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
1) menghapuskan kata-kata asing, karena istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia dirasakan sudah cukup jelas; 2) menghapuskan kata interpelasi yang biasanya dikaitkan dengan resolusi dan/atau mosi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hak meminta keterangan kepada Presiden dalam penggunaannya dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak-hak tersebut dalam Pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat mengubah sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
www.djpp.depkumham.go.id
1) mengatur pelaksanaan hak mengganti Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; 2) menampung apabila salah seorang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, yang mengingat ketentuan Pasal 38 ayal (2) tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang menggantikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, dipilih oleh DPRD I sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan pemilihan itu dilaksanakan dalam rangka penggantian antar waktu, sehingga jumlah anggota tambahan MPR Utusan Daerah yang bersangkutan adalah tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tanpa memberhentikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang digantikannya sebagai Utusan Daerah. Kedudukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, sekalipun berhenti sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, kedudukannya sebagai Utusan Daerah tidak menjadi berakhir dan tetap menjabat sebagai anggota Pimpinan MPR.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3282 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…