DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Nomor: 4
Tahun: 1999
Ditetapkan: 1 Februari 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum;
d.bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang baru. Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan …
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1.Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2.Dewan …
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II;
4.Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna untuk menjadi Anggota MPR mewakili daerahnya;
5.Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di DPR dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya;
6.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
7.ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1)MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:
1. a.Utusan Daerah.
2. b.Utusan Golongan.
(2)Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
1. a.Anggota DPR sebanyak 500 orang;
2. b.Utusan …
3. b.Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah Tingkat I;
4. c.Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
(3)Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I.
(4)Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
(5)DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan.
(6)Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
(7)Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 3

(1)Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
3. c.setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap;
6. f.tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. g.nyata- …
8. g.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
(2)Anggota MPR harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
(3)Keanggotaan MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 4

Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

(1)Anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
3. c.bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.berhenti sebagai Anggota DPR;
5. e.tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
6. f.dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan MPR;
7. g.terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasa 41 ayat (1).
(2)Anggota MPR dari DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan diganti menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2).
(3)Anggota tambahan MPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti menurut prosedur penetapan Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dan Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7).
(4)Anggota Pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
(5)Pemberhentian …
(5)Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 7

(1)Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
(2)Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
(3)Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 8

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Bagian …

Pasal 9

(1)Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
(2)Pimpinan MPR terpisah dari Pimpinan DPR.
(3)Selama Pimpinan MPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.
(4)Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua dan/atau termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
(5)Tata cara pemilihan Pimpinan MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1995

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1995

Peraturan turunan (38)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001