DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang larangan penebangan, peredaran, dan perdagangan kayu dolken dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, dan, tujuan. Diatur juga tentang ruang lingkup pelarangan. Diatur mengenai hak dan kewajiban setiap orang/badan. Diatur pula tentang penggunaan penyangga bangunan, larangan setiap orang/badan, pembinaan dan pengawasan. Diatur mengenai kewenangan dan tugas yang diberikan kepada penyidik atas tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan ini dan disertai dengan sanksinya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kayu pada hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan sehingga lingkungan hidup serasi, selaras dan seimbang, guna terciptanya keseimbangan hidup antar manusia dan lingkungannya;
c.bahwa tingginya pemakaian kayu dolken yang tidak terkendali yang menyebapkan kerusakan hutan dan banjir sehingga kondisi ini harus dicegah sehingga perlu di bentuk Peraturan Daerah sebagai arah dan landasan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada hutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Pada hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENEBANGAN, PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KAYU DOLKEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kendari.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendariyang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kendari.
4.Dinas Kehutanan, adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kehutanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Perlindungan Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat UPTD BPPHL adalah UPTD BPPHL Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
7.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8.Hutan Hak/Milik adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan denganalas titel atau hak atas tanah.
9.Kayu adalah bagian batang atau cabang dari semua jenis pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang, baik berbentuk bulat maupun olahan yang berasal dari hutan alam dan/atau hutan tanaman.
10.Dolken adalah kayu yang keras dan kuat atau bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameternya maksimal 15 (lima belas) centimeter.
11.Andang besi adalah Penyangga yang terbuat dari besi baja atau sejenisnya yang digunakan sebagai penyangga rangka cor bangunan.
12.Pembinaan adalah pembinaan terhadap kegiatan penanaman pohon-pohonan, pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangannya.
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan hukum.
14.Tempat Penampungan Kayu Terdaftar selanjutnya disingkat TPT adalah tempat penampungan kayu olahan milik orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pengakuan dari instansi Kehutanan Kota Kendari.
15.Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Lokal selanjutnya disingkat TPTL adalah tempat penampungan kayu dan bukan kayu milik orang pribadi atau badan yang berasal dari perisinan yang sah dan berada diluar industri hasil hutan tanpa adanya pengolahan lebih lanjut dan didistribusikan kepada konsumen yang telah mendapatkan pengakuan dari Instansi Kehutanan Kota Kendari.
16.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik POLRI yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
1.asas kelestarian;
2.asas keserasian;
3.asas keselarasan;
4.asas pemanfaatan; dan
5.asas keseimbangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasa 2 Asas Bahwa penggunaan kayu Dolken harus memperhatikan asas yang meliputi ;

Pasal 3

Maksud Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman agar lingkungan tetap terjaga.

Pasal 4

Tujuan Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah :

1.mengawasi dan melarang penggunaan kayu Dolken;
2.mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pelarangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken meliputi :

1.penebangan yaitu penebangan merupakan cara atau proses, perbuatan menebang pokok batang dengan menggunakan gergaji mesin atau alat tebang lainnya yang belum mencapai masa tebang;
2.peredaran yaitu Peredaran kayu dolken merupakan proses perjalanan dan/atau peralihan hasil hutan kayu dari tempat penebangan, tempat penampungan sampai kepada konsumen;
3.penampungan yaitu Penampungan kayu dolken merupakan kegiatan menerima dan mengumpulkan hasil hutan kayu dari suatu tempat untuk dipasarkan dan untuk penggunaan sendiri; dan
4.penjualan dan pemasaran yaitu Penjualan dan pemasaran kayu dolken merupakan usaha pemasaran produk hasil hutan kayu baik langusng kepada konsumen maupun melalui bangsal.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Setiap orang atau badan berhak mendapatkan informasi mengenai larangan peredaran dan perdagangan kayu Dolken.

Pasal 7

Kewajiban Setiap orang atau badan wajib turut serta menjaga peredaran dan perdagangan kayu Dolken.

BAB V

PENGGUNAAN PENYANGGA BANGUNAN

Pasal 8

1) Setiap orang dan/atau badan dapat menggunakan adang besi dan kayu olahan sebagai penyangga bangunan; 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan penyangga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

1.melakukan penebangan kayu Dolken di kawasan hutan;
2.melakukan penebangan kayu dolken di tanah milik pribadi;
3.mengedarkan dan memperdagangkan kayu Dolken yang bersumber dan/atau berasal di luar kota kendari.
4.melakukan penampungan, pembelian dan penjualan kayu Dolken ;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pelarangan penebangan, peredaran dan perdagangan kayu Dolken.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008