DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1967

Nomor: 7
Tahun: 1967
Ditetapkan: 7 Agustus 1967
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut Undang-undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 76); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Veteran Republik Indonesia adalah :

(1)Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
(2)Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat.
(3)Warga…
(3)Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
(4)Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
(5)Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2

(1)Semua Veteran yang telah disyahkan memperoleh gelar kehormatan "Veteran Republik Indonesia".
(2)Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan
(3)Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 5, dapat disebut Veteran. Pembela Kemerdekaan Pasal 3…

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia :

a.Membantu musuh negara/Revolusi.
b.Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pancasila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Kehilangan haknya untuk menjadi anggota angkatan bersenjata menurut putusan Pengadilan.
d.Mendapatkan pidana penjara lebih dari satu tahun lamanya atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Tiap-tiap peristiwa yang menjadi sumber keveteranan menurut pasal 1 mempunyai tanda-tanda kehormatan masing-masing yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Kepada setiap Veteran diberikan tanda-tanda kehormatan peristiwa menurut ayat 1 berdasarkan sumber keveteranannya masing-masing yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
(3)Setiap Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN

Pasal 5

(1)Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berwatak revolusioner dan berjiwa Pancasila serta pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewajiban tetap melanjutkan perjuangan mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta melawan segala isme dalam bentuk manifestasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila, menuju pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
(2)Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dan oleh karena itu berkewajiban berusaha untuk menjadikan dirinya unsur Masyarakat yang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakyat dan Program Pembangunan Nasional.

BAB III

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1)Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
(2)Kepada...
(2)Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi salah satu ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, dan 5 diberikan sebutan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
(3)Kepada Pejuang Kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat memperjuangkan Negara Republik Indonesia diberikan penghargaan Pangkat Anumerta sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan mendapat hak-hak kenaikan pangkat.
(4)Setiap Veteran Republik Indonesia yang gugur/meninggal dunia dalam menjalankan tugas Negara berhak dimakamkan di taman Pahlawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(5)Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, diatur oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Bersenjata, berhak memakai pakaian seragam dan tanda-tanda Pangkat yang terakhir dalam upacara-upacara Nasional serta hari- hari Nasional dan Kemiliteran menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(2)Seseorang Veteran Republik Indonesia bukan bekas Anggota Angkatan Bersenjata dapat memakai pakaian dan tanda- tanda yang bentuk dan cara pemakaiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Jika seseorang Veteran Republik Indonesia itu Pegawai Negeri atau menjadi Pegawai Negeri, maka waktu selama ia turut dalam kesatuan-kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1 dihitung sebagai masa kerja apabila ia termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan, sedangkan apabila ia termasuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, dihitung 2 kali lipat sebagai masa kerja penuh dan untuk perhitungan pensiun.
(2)Seseorang Veteran Republik Indonesia, apabila ia Pegawai Negeri atau buruh Swasta harus diterima kembali dalam lapangan pekerjaannya semula dengan tidak dirugikan hak-haknya setelah menyelesaikan tugasnya.

Pasal 9

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia yang berhubung dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik Indonesia.
(2)Warakawuri dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Republik Indonesia yang gugur sewaktu ia masih bertugas dalam lingkungan kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tunjangan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
(3)Seseorang Veteran Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapatkan bantuan menurut ayat (1) pasal ini diberi pertolongan dokter/perawatan menurut Peraturan tentang pertolongan dokter/perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri yang dipensiunkan. Pasal 10…

Pasal 10

Kepada seseorang Veteran Republik Indonesia yang belum mempunyai pekerjaan dapat diberikan latihan kejuruan atas tanggungan Pemerintah menurut cara dan waktu yang akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas Pemerintahan dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan yang dibutuhkan untuk jabatan itu sebagai Pegawai Negeri.
(2)Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Departemen, Perusahaan Negara dan Swasta menurut ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diharuskan menerima Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerja sekurang-kurangnya 25% dari lowongan yang ada.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut Undang-undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 76); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Veteran Republik Indonesia adalah :

(1)Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
(2)Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat.
(3)Warga…
(3)Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
(4)Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
(5)Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2

(1)Semua Veteran yang telah disyahkan memperoleh gelar kehormatan "Veteran Republik Indonesia".
(2)Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan
(3)Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 5, dapat disebut Veteran. Pembela Kemerdekaan Pasal 3…

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia :

a.Membantu musuh negara/Revolusi.
b.Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pancasila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Kehilangan haknya untuk menjadi anggota angkatan bersenjata menurut putusan Pengadilan.
d.Mendapatkan pidana penjara lebih dari satu tahun lamanya atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Tiap-tiap peristiwa yang menjadi sumber keveteranan menurut pasal 1 mempunyai tanda-tanda kehormatan masing-masing yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Kepada setiap Veteran diberikan tanda-tanda kehormatan peristiwa menurut ayat 1 berdasarkan sumber keveteranannya masing-masing yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
(3)Setiap Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN

Pasal 5

(1)Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berwatak revolusioner dan berjiwa Pancasila serta pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewajiban tetap melanjutkan perjuangan mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta melawan segala isme dalam bentuk manifestasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila, menuju pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
(2)Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dan oleh karena itu berkewajiban berusaha untuk menjadikan dirinya unsur Masyarakat yang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakyat dan Program Pembangunan Nasional.

BAB III

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1)Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
(2)Kepada...
(2)Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi salah satu ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, dan 5 diberikan sebutan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
(3)Kepada Pejuang Kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat memperjuangkan Negara Republik Indonesia diberikan penghargaan Pangkat Anumerta sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan mendapat hak-hak kenaikan pangkat.
(4)Setiap Veteran Republik Indonesia yang gugur/meninggal dunia dalam menjalankan tugas Negara berhak dimakamkan di taman Pahlawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(5)Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, diatur oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Bersenjata, berhak memakai pakaian seragam dan tanda-tanda Pangkat yang terakhir dalam upacara-upacara Nasional serta hari- hari Nasional dan Kemiliteran menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(2)Seseorang Veteran Republik Indonesia bukan bekas Anggota Angkatan Bersenjata dapat memakai pakaian dan tanda- tanda yang bentuk dan cara pemakaiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Jika seseorang Veteran Republik Indonesia itu Pegawai Negeri atau menjadi Pegawai Negeri, maka waktu selama ia turut dalam kesatuan-kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1 dihitung sebagai masa kerja apabila ia termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan, sedangkan apabila ia termasuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, dihitung 2 kali lipat sebagai masa kerja penuh dan untuk perhitungan pensiun.
(2)Seseorang Veteran Republik Indonesia, apabila ia Pegawai Negeri atau buruh Swasta harus diterima kembali dalam lapangan pekerjaannya semula dengan tidak dirugikan hak-haknya setelah menyelesaikan tugasnya.

Pasal 9

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia yang berhubung dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik Indonesia.
(2)Warakawuri dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Republik Indonesia yang gugur sewaktu ia masih bertugas dalam lingkungan kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tunjangan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
(3)Seseorang Veteran Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapatkan bantuan menurut ayat (1) pasal ini diberi pertolongan dokter/perawatan menurut Peraturan tentang pertolongan dokter/perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri yang dipensiunkan. Pasal 10…

Pasal 10

Pasal 11

(1)Seseorang Veteran Republik Indonesia didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas Pemerintahan dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan yang dibutuhkan untuk jabatan itu sebagai Pegawai Negeri.
(2)Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Departemen, Perusahaan Negara dan Swasta menurut ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diharuskan menerima Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerja sekurang-kurangnya 25% dari lowongan yang ada.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1989

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1989

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 2002