(1)Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.
l2l Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN serta sumber dana lain.
(4)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
(5)Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, kepala BP BUMN menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetqjuan Presiden.
Ketentuan Pasal 3F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 3F bertugas untuk melakukan pengelolaan t2t Badan BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:
a.mengelola dividen HoLding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki;
b.menyetujuipenambahandan/ataupengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional;
d.menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holdirq Investasi alanu Holding Operasional;
e.memberikan . . .
9 IIEPUEUK INDONESIA
e.memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;
f.bertindak sebagai penjamin Holding Investasi dengan persetqiuan dewan pengawas;
g.mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional; dan
h.menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
l.akuntansi dan keuangan;
2.pengembangan dan investasi;
3.operasional dan pengadaan barang dan/ atau jasa;
4.informasiteknologi;
5.sumber daya manusia;
6.manajemen risiko dan pengawasan internal;
7.hukum dan kepatuhan;
8.program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
9.program enuironmental, social, and governane (E,SGI.
Ketentuan Pasal 3G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3G
(1)Modal Badan bersumber dari:
a.penyertaan modal negara; dan/atau
b.sumber lain.
l2l Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
a.dana tunai;
b.barang. . .
ifiFFIIitiN] BUK IND -t2-
b.barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehal lain yang sah; dan/atau
c.saham milik negara.
(3)Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.O00.000.O00.000.000,00 (seribu triliun rupiah).
(4)Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.
10.Ketentuan Pasal 3H diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3H (l) Badan dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. (21 Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan.
(3)Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/ atau melakukan akumulasi modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/ atau melakukan akumulasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
ll. Ketentuan Pasal 3N diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3N
(1)Dewan pengawas terdiri atas:
a.ketua merangkap anggota;
b.wakil ketua merangkap anggota;
c.perwakilan... REPUEUK INDONESIA c sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan BP BUMN sebagai anggota; dan
d.pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.
(21 Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
12.Ketentuan Pasal 3X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3X
(1)Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik.
(21 Badan menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan.
(3)Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.
13.Ketentuan Pasal 3Y diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
perwakilan dari kementerian yang Pasal 3Y. . . K INDONESIA -t4- Pasal 3Y Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
a.kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (21 bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik;
c.tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
d.tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.
14.Ketentuan Pasal 3AA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AA
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3E sampai dengan Pasal 3Z diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(21 Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang- Undang ini, ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik.
15.Ketentuan Pasal 3AB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AB
(1)Dalam menjalankan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Badan mendirikan Holding Investasi.
(2lHoldins... REPUEUK INDONESIA (21 HoLding Investasi mempunyai tugas untuk:
a.melakukanpengelolaaninvestasi;
b.melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan
c.melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
(3)Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.
(4)Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Badan.
16.Ketentuan Pasal 3AC diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AC Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AB ayat (2), Holding Investasi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:
a.menlrusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi;
b.melakukan pengelolaan dividen BUMN;
c.melalukan pemberdayaan aset;
d.menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
e.memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada Holding Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN;
f.melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Investasi;
g.mengusulkan hapus buku dan/ atau hapus tagih atas aset Holding Investasi kepada Badan;
h.mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan
i.tindakan lain yang ditetapkan oleh kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Investasi.
17.Ketentuan . . .
REPUEUK INDONESIA, _16_
17.Ketentuan Pasal 3AE diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AE
(1)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi Holding Investasi, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a.warga negara Indonesia;
b.mampu melakukan perbuatan hukum;
c.sehatjasmani dan rohani;
d.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
e.bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
f.memiliki pengalaman dan/ atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
g.tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;
h.tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
i.tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(21 Direksi Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:
a.anggota Direksi Hoding Investasi yang lain;
b.anggota . . .
-t7-
b.anggota Dewan Komisaris Holding Investasi;
c.pegawai Holding Investasi;
d.dewan pengawas Badan; dan/ atau
e.badan pelaksana Badan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Direksi Holding Investasi 5slagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BP BUMN.
18.Ketentuan Pasal 3AH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AH
(1)Dewan Komisaris Holding Investasi terdiri atas 1 (satu) komisaris utama dan paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris independen.
(21 Anggota Dewan Komisaris independen berasal dari unsur profesional.
19.Ketentuan Pasal 3AI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AI
(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi, calon anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi harus memenuhi persyaratan:
a.warga negara Indonesia;
b.mampu melakukan perbuatan hukum;
c.sehat . . .
triFEli'trN EUK IND
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
e.bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
f.memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun;
g.tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;
h.tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengunrs perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
i.tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j.persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perserozrn terbatas dan mengenai BUMN.
(21 Anggota Dewan Komisaris Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:
a.anggota Direksi HoLding Investasi;
b.anggota Dewan Komisaris Holding lnvestasi yang lain;
c.pegawai Holding Investasi;
d.dewan pengawas Badan; dan/atau
e.badan pelaksana Badan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan larangan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BP BUMN.
2O. Ketentuan . . . EFFFIlItriIl
20.Ketentuan Pasal 3AK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AK
(1)Dalam menjalankan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Badan mendirikan Holding Operasional.
(21 Holding Operasional mempunyai tugas untuk:
a.melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan
b.melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
(3)Holding Operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.
(41 Seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Badan.
21.Ketentuan Pasal 3AL diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AL Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat (21, Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:
a.men)rusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Operasional;
b.menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
c.memberikan pinjaman dan/ atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN;
d.melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN;
e.mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional, dan/atau BUMN kepada Badan;
f.mengusulkan . . .
mengusulkan kontrak manajemen Holding Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetqiuan; dan tindakan lain yang ditetapkan oleh kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar HoLding Operasional.
22.Pasal3AM dihapus.
23.Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: