KebijakanPenegakan & pengawasanBerjalan28 Okt 20262026

Penegakan dan pengawasan — Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengawasi dan menegakkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kepada pemerintah kabupaten.

1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu

Deskripsi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengawasi dan menegakkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kepada pemerintah kabupaten.

Penjelasan

Negara bertanggung jawab melindungi lahan pertanian pangan karena ketersediaannya berkaitan dengan ketahanan pangan, keberlanjutan usaha pertanian, dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah menjalankan pengawasan agar perlindungan lahan tidak berhenti pada penetapan administratif.

Kegagalan pengawasan dapat menyebabkan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, berkurangnya lahan pertanian produktif, dan melemahnya kemampuan daerah mempertahankan produksi pangan. Kondisi tersebut juga dapat merugikan petani dan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan kawasan pertanian.

Dasar kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ruang lingkup penegakan dan pengawasan merujuk pada Pasal 61.

Intervensi dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan perlindungan lahan, pemeriksaan atas dugaan ketidaksesuaian, dan tindak lanjut menurut kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penegakan ditujukan untuk memastikan ketentuan perlindungan lahan dipatuhi.

Kebijakan ini bukan bantuan tunai atau subsidi sehingga tidak memiliki tarif manfaat yang diterima warga. Informasi dan pengaduan dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui kantor atau kanal pelayanan dan pengaduan resmi yang tersedia, dengan menyertakan lokasi serta keterangan mengenai dugaan pelanggaran.

Warga menerima manfaat melalui terjaganya fungsi lahan pertanian pangan dan adanya tindak lanjut pemerintah atas dugaan pelanggaran. Petani, pemilik lahan, atau masyarakat sekitar tidak perlu mendaftar sebagai penerima manfaat, tetapi dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi yang dapat diperiksa oleh pemerintah daerah.

Dasar Hukum & Dokumen