Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatur penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren untuk mendukung kesehatan peserta didik dan santri. Layanan dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan masing-masing dengan dukungan unsur kesehatan daerah sesuai k
1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu
Lembaga pelaksana
Deskripsi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatur penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren untuk mendukung kesehatan peserta didik dan santri. Layanan dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan masing-masing dengan dukungan unsur kesehatan daerah sesuai kewenangannya.
Penjelasan
Pemerintah daerah bertanggung jawab membantu mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat karena kondisi kesehatan berpengaruh terhadap keselamatan, kehadiran, dan kemampuan belajar peserta didik serta santri. Sekolah, madrasah, dan pesantren juga menjadi tempat penting untuk membangun pengetahuan dan kebiasaan hidup sehat sejak dini.
Apabila penyelenggaraan layanan ini tidak berjalan, masalah kesehatan dapat terlambat dikenali, perilaku hidup bersih dan sehat sulit dibiasakan, serta lingkungan pendidikan berisiko tidak mendukung proses belajar. Kegagalan koordinasi juga dapat membatasi akses peserta didik dan santri terhadap edukasi, pencegahan, dan rujukan pelayanan kesehatan.
Dasar pengaturannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berperan melaksanakan dan mengoordinasikan pengaturan tersebut melalui perangkat daerah serta satuan pendidikan sesuai tugas dan kewenangannya.
Intervensi dijalankan melalui kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, pembinaan lingkungan pendidikan yang sehat, dan penguatan peran warga sekolah atau pesantren. Pos Kesehatan Pesantren menjadi sarana partisipasi warga pesantren dalam upaya kesehatan, terutama promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan, dengan dukungan layanan kesehatan setempat.
Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi sekolah, madrasah, atau pesantren dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang. Peraturan ini tidak menetapkan manfaat dalam bentuk bantuan tunai atau besaran subsidi; manfaatnya berupa penyelenggaraan dan penguatan layanan kesehatan di lingkungan pendidikan.
Peserta didik dan santri menerima manfaat melalui sekolah, madrasah, atau pesantren tempat mereka belajar. Mereka atau orang tua dan wali dapat meminta informasi kepada pengelola UKS/M, pengelola Pos Kesehatan Pesantren, pimpinan satuan pendidikan, atau fasilitas kesehatan setempat mengenai kegiatan yang tersedia dan tindak lanjut apabila diperlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut.
Dasar Hukum & Dokumen
- Buka dokumen →
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023
- Buka dokumen →
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024