Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar fungsi lahan untuk produksi pangan tetap terjaga. Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan daerah tersebut dalam pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan pertanian pangan.
1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu
Lembaga pelaksana
Deskripsi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar fungsi lahan untuk produksi pangan tetap terjaga. Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan daerah tersebut dalam pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan pertanian pangan.
Penjelasan
Negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan karena keberlanjutan produksi pangan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Perlindungan lahan juga penting untuk memberikan kepastian arah pemanfaatan lahan dan mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian.
Apabila perlindungan tidak berjalan, lahan pertanian pangan dapat semakin berkurang atau beralih fungsi sehingga kemampuan daerah mendukung ketersediaan pangan ikut melemah. Keadaan tersebut juga dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Dasar kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berperan sebagai pelaksana pengaturan sesuai kewenangan pemerintahan daerah.
Intervensi dilakukan dengan menjadikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Pelaksanaannya melibatkan pelayanan administrasi, koordinasi antarperangkat daerah, dan pengawasan sesuai tugas masing-masing.
Kebijakan ini berbentuk pengaturan, bukan bantuan tunai atau subsidi dengan besaran tertentu. Informasi mengenai ketentuan, prosedur, dan unit pelayanan dapat diminta melalui kantor atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Ponorogo karena rincian tarif maupun tahapan layanan tidak tersedia dalam informasi kebijakan ini.
Masyarakat menerima manfaat terutama melalui terjaganya lahan untuk keberlanjutan produksi pangan. Warga yang memerlukan kepastian mengenai pemanfaatan suatu lahan dapat memeriksa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2026 dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui layanan resminya.
Dasar Hukum & Dokumen
- Buka dokumen →
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2026
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012
- Buka dokumen →
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012
- Buka dokumen →
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011
- Buka dokumen →
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012