DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8.A Tahun 2025

Nomor: 8.A
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 3. Kegiatan dan Pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 4. Kebijakan Operasioanl DAK Non Fisik Bisang Kesehatan; Bab 5. Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 6. Pelaporan; Bab 7. Standar Operasional Prosedur Penyaluran DAK BOK Non Fisik Dinas Kesehatan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan . ten tang Petunjuk Teknis'apati Pengeloraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025; 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik w Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)/ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukar, Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undeng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta , . Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2023 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6952); / 2 . 3. 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;

o.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 3 1 9 ) ; l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat > pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697); 1 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
1. 12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0l.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025 1 3 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7o / 1 4 . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 192); 1 5 . Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60). Memperhatikan Surat Menteri Kesehatan Nomor Pr.01.01/MENKES/690/2022 Hal Pengelolaan BOK Puskesmas Salur Langsung di Pemerintah Daerah; •

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
7.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut OAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Daer~h.
8.Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan rnalnutrisi.
9.Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana OK Diras adalah Dana BOK yang I diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota sebagai pelaksana program kesehatan. 1 0 . Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan. 1 1 . Rencana Kegiatan adalah Usulan rencana penggunaan DAK Nonfisik Bidang kesehatan yang disusun oleh Dinas Kesehatan dan Disetujui olch Kementerian Kesehatan. 1 2 . Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 1 3 . Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UK Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 1 4 . Bahan Habis Pakai yang sclanjutnya disingkat BHP adalah peralatan atau bahan yang penggunaannya sekali pakai (single use) yang diperlukan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. 1 5 . Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 1 6 . Dinas Kesehatan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan per:rintahan di, bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 1 7 . P u s a t Keschatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. 1 8 . Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai IFK adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan pelaporan pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan. 1 9 . Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan bidan desa. f • 20.Tenaga Kesehatan a d a l a h setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang keschatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan m e l a l u i pcndidiknn dibidang kcschatan yang untuk jenis tcrtentu memerlukan kewenangan u n t u k melakukan upaya keschatan. 2 1 . K a d e r Keschatan masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan d i l a t i h u n t u k menangani masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta u n t u k bckerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pclayanan kesehatan.
22.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Fe·vajiban Daerah tersebut.
23.Laporan Pertanggungjaw ban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan y a n g d i b u a t bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 2 4 . Pengguna Anggaran yang disingkat (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
25.Kuasa Pengguna Anggaran yang disingkat (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam meleksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa. 2 7 . Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. K
29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur paa suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber "va baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang n dal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalarn bentuk barang/jasa.
30.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menarnpung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 3 1 . Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penenmaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32.Rekening Puskesmas adalah rekening atas narna Puskesmas dan digunakan oleh Puskesmas untuk menerima dana Bok Puskesmas yang di buka pada Bank Umum dan terdaftar dalarn system kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement (BI-PGS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
33.Supplier Puskesmas adalah informasi terkait dengan Puskesmas yang berhak menerima pembayaran dana Bok Puskesmas yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening/ •

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

( I ) Ruang lingkup DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2025 meliputi:

a.BOK Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
b.BOK Puskesmas.

(2)BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri atas:
1. a.Peningkatan Layanan Kesehatan Sesuai Siklus Hidup: l . Pembinaan teknis dan penguatan puskesmas santun lansia dan perawatan jangka panjang lansia; 2 . Pendampingan tim ahli (SPA dan SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal, serta OJT kasus kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS;
  1. 3.Verifikasi dan analisis data Matemal Perinatal Death Notification (MPDN) serta audit kematian maternal dan perinatal; 4 . Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi;
  2. 5.Tempat tunggu kelahiran (TTK) (termasuk transport rujukan pelayanan ibu melahirkan);
  3. 6.Pcnyediaan media KIE; untuk posyandu dan bahan bacaan kader;
  4. 7.Advokasi, koordinasi dan Bintek kelompok kerja operasional posyandu, puskesmas, camat, PKK dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer.
2. b.Upaya dcteksi dini, preventif, dan respons penyakit: 1 P .k d l · I Skrin.. 'emer saan an pergrmman samper ng Kongenital;
  1. 2.Vcrifikasi sinyal/rumor, PE /pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB / Wabah, investigasi kasus KIPI, serta PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan; Hipotiroid •
  2. 3.Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke iaboratorium rujukan tingkat kab/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendaiian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas); 4 . Koordinasi/ advokasi/ sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
  3. 5.Pembinaan, pendarnpingan, monitoring, evaiuasi, asistensi, supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
  4. 6.Validasi data sasaran/cakupan penemuan kasus dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
  5. 7.Pembiayaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis dan 83 dari Fasyankes ke Pengeioia Berizin.
3. c.Penguatan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 1 . Orientasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
  1. 2.Advokasi,koordinasi, supervisi bimbingan teknis dan evaluasi. penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
4. d.Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas) : 1 . Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi; 2 . Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting;
  1. 3.Pelaksanaan Gerakan BUMIL Sehat; • 4 . Pelaksanaan Geraan Posyandu Aktif;
  2. 5.Pelaksanaan gerakan ' p e n g e n d a l i a n penyakit prioritas (kardiovaskuler, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA);dan
  3. 6.Pelaksaaan kebugaran jasmani.
5. e.Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder: l . Penciampingan Pelaksanaan ILP;
6. f.Kefarmasian dan BMHP: I . Pengadaan obat PKO;
  1. 2.Pengadaan BMHP PKD;
  2. 3.Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten/Kota melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas; 4 . Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP kabupaten/kota ke Puskesmas;
  3. 5.Pengadaan katrid TCM; / • •
  4. 6.Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan VTM, Reagen Ekstraksi DNA HPV);
  5. 7.Penyediaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk EKG;
  6. 8.Penyediaan BMHP Profil Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke; 9 . BMHP gula darah;
  7. 10.Reagen sanitarian KIT; 1 1 . P e n g a d a a n BMHP SHK; dan 1 2 . Pengadaan BMHP Strip Hb pada Rematri.
7. g.Kalibrasi peralatan kesehatan : Kalibrasi Peralatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan d.asar
8. h.Peeningkatan Kapasitas Le'boratorium Kesehatan Daerah Menuju Standar BSL-2 1 . Pembinaan Mutu dan Survei Akreditasi; dan
  1. 2.Survei Akreditasi; i . Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas j . Pelayanan kesehatan daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK) : 1 . Perencanaan (advokasi dan persiapan pelaksanaan);dan
  2. 2.Pelaksanaan kegiatan.
9. k.Pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas: • Pelatihan tenaga kesehatan terpadu keschatan jiwa;
  1. 2.Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas kesehatan;
  2. 3.Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak(KtP / A dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4 . Pelatihan gizi bencana (End User);
  3. 5.Pelatihan konseling menyusui (End User);
  4. 6.Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Leaming; / •
  5. 7.Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Bidan;
  6. 8.Pelatihan surveilans dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit bagi tenaga entomolog kesehatan di puskesmas;
  7. 9.Pelatihan Pengelola In' nisasi di Puskesmas; 1 0 . Pelatihan survelans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas surveilans di puskesmas; 1 1 . Pelatihan penyegaran mikroskopis malaria bagi tenaga ahli teknologi laboratorium medik (ATLM); 1 2 . Pelatihan pengelolaan layanan hepatitis B bagi Petugas Pelaksana Program di FKTP; 1 3 . Pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia bagi pengelola program kusta dan frambusia tingkat puskesmas; ,. 1 4 . Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi dokter di puskesmas; , ! • 1 5 . Pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular (Pandu PTM} di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP); 1 6 . pelatihan teknis penanggulangan stroke bagi dokter dan perawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP); 1 7 . Pelatihan sumber daya manusia (SOM) bagi tenaga kesehatan dalam upaya berhenti merokok (UBM) di fasilitas pelayanan kesehatan primer; 1 8 . Pelatihan pengelolaan limbah fasyankes; 1 9 . Pelatihan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum;dan
  8. 20.Pelatihan pencegahan penularan HIV, Sifilis, Hepatitis B dari bu ke Anak I. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan untuk topik prioritas, yakni pelatihan keterampilan dasar kader posyandu.
(3)BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri a t a s : / •
1. a.Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal: 1 . Pembekalan tim pelaksana dalam penyelenggaraan kcgiatan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil Kurang Encrgi Kronis (KEK) dan risiko KEK serta balita bermasalah gizi;
  1. 2.Bclanja bahan, dan penyiapan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bumil KEK dan risiko KEK;dan
  2. 3.Belanja bahan, dan penyiapan PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi (balita gizi kurang, balita tidak naik berat badan (T), balita berat badan kurang);
2. b.Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup : 1 . Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita; I 2 . Pendampingan Pembkrian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan;
  1. 3.Pendampingan rujukan balita stunting /Gizi buruk;
  2. 4.Biaya Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD;
  3. 5.Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas);
  4. 6.Kunjungan lapangan pemantauan, Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak;
  5. 7.Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita;
  6. 8.Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat; 9 . Pclaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Keschatan jiwa di UKBM/Lembaga; 1 0 . Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (pen yandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan AAnak/Tindak Pidana Perdangan Orang) di tingkat komunitas; I 1. Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calor jcmaah haji; 1 2 . Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJ P oleh petugas puskesmas; an / • 1 3 . Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas.
3. c.Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit: ; 1 . Verifikasi Sinyal/Per"elidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/ Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD31, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan;
  1. 2.Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (lnvestigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan - Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi penoegahan TBC, penemuan kasus ILTB);
  2. 3.Pelayanan imunisasi;
  3. 4.Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan lnfeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu;
  4. 5.Survei vektor (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBI/Malaria dan PSN;
  5. 6.Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan;
  6. 7.Detcksi dini penyakit tidak menular;
  7. 8.Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular;
  8. 9.Inspecksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya; LO. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pcngawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang; 1 l. Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI ARI]; dan 1 2 . Pemerlksaan Massal Malaria (MB/MS). • d . Manajcmen ukesmas: I . Pendampingan pclaksanaan LP di pustu dan posyandu;
  9. 2.L a n n a n SIMPUS;
  10. 3.D u k u n a n intcrnct dalam implemcntasi dashboard ILP dan A S I K ; 4 ., Ascsmcnt Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/ Utama, olch puskcsmas; 5, Transport unjungan rumah kader posyandu;
  11. 6.Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas; dan 7, Pelaksanaan lokakarya mini lintas scktor triwulanan.
4. c.Inscntif UKM yakni Pemberian Insentif UKM bagi pcgawai puskesmas.
5. f.Implemcntasi Pcnguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD.(Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dcnan K l i n i k Pratama dan TPMD)

Pasal 3

( 1 ) T u j u a n Umum Terselcnggaranya Kegiatan BOK Kabupaten adalah mcningkatkan pcran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung tcrcapainya target RKP 2025, terutama percepatan penurunan angka k c m a t i a n ibu dan angka kematian bayi, penurunan stunting serta transformasi sistcm keschatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Dacrah dcngan tujuan mempercepat pembangunan kesehatan, mcngurangi kesenjangan layanan kesehatan, mendorong pertumbuhan perckonomian dacrah, dan mendukung operasional kesehatan.

(2)Tujuan K h u s u s Terselenggaranya Kegiatan BOK Kabupaten adalah:
1. a.Mcnyclenggarakan dan merdukung upaya peningkatan layanan keschatan tnasyarakat sesuai siklus hidup.
2. b.Mcnyclenggarakan dan mendukung upaya deteksi dini, preventif dan rcspons pcnyakit
3. c.Mcnyelenggarakan dan mendukung upaya Gerakan Masyarakat Hidup Schat (Gcrmas). $
4. d.Menyelenggarakan dan mendukung penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder.
5. e.Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) di instalasi farmasi kabupaten/kota sesuai standar.
6. f.Mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK).
7. g.Mendukung pelaksanaan kolaborasi Puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas.
8. h.Mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL-2.
  1. 1.Mendukung penguatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat. j . Mendukung keamanan pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kalibrasi alat kesehatan.
9. k.Melaksanakan Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan , untuk Topik Prioritas.
  1. 1.Melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Kader Kesehatan untuk topik prioritas.
(2)Tujuan Khusus Terselenggaranya Kegiatan BOK Puskesmas adalah:
1. a.Menyelenggarakan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan risiko KEK serta balita bermasalah gizi.
2. b.Menyelenggaran upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus h i d u p. f 1 • L
3. c.Menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit.
4. d.Menyelenggarakan manajemen Puskesmas.
5. e.Menyelenggarakan insentif tenaga UKM di Puskesmas.
6. f.Menyelenggarakan upaya penguatan kolaborasi Puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas
(2)UPTD Puskesmas. /

BAB III

KEGIATAN DAN PEMANFAATAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

Kegiatan dan pemanfaatan BOK Kabupaten meliputi: ;

a.Belanja transportasi lokal atau pengganti BBM;
b.belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten/kota bagi ASN dan non ASN;
c.belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
d.belanja perjalanan dinas pelatihan/peningkatan kapasitas topic untuk pelatihan akomodasi kegiatan dan/atau prioritas;
e.belanja paket data internet pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring;
f.belanja penyelenggara pelatihan. Khusus untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan daerah (Bapelkesda) yang telah menjadi BLUD maupun Bapelkes vertical Kemenkes yang memiliki pola tarif dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
g.belanja pembelian bahan praktik pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas dan sewa kendaraan praktik lapangan; h . belanja kegiatan paket meeting/rapat di dalam/Iuar kantor di wilayah kerja kabupaten/kota; i . belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber (narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara dapa diberikan honor sebesar 50%); belanja honor, transport narasumber / pengajar / fasilitator 1 I (narasumber/pengajar/fasilitator yang berasal dari instansi penyelenggara dapat diberikan honor sebesar 50%);
k.belanja honor, transport dan/atau akomodasi (transport dan/atau akomodasi diberikan jika pelatihan dilakukan diluar bapelkes) untuk Master of Training (MOT); I . bclanja transport dan/atau akomodasi untuk Quality Control (QC)/ Training Officer Committee (TOC) (ika pelatihan dilakukan diluar bapelkes);
m.belanja media KIE untuk posyandu/ alat ban tu kader, dan germas termasuk kuesioner kesehatan jiwa;
n.belanja penggandaan form penyelidikan epidemiologi/investigasi kejadian penyakit dan investigasi KIPI;
o.belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
p.belanja pengadaan BMHP skrining anemia, Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), PTM prioritas serta BHP pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
q.belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk Pelayanan Kesehatan Bergerak;
r.belanja bahan kontak untuk Pelayanan Kesehatan Bergerak;
s.belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan untuk pelatihan;
t.belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP; u . belanja pengiriman obat, sampel/spesimen dan pengembalian specimen carrier melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang;
v.belanja pengam bi Ian dan pemeriksaan sampel/ spesimen;
w.belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP;
x.belanja bahan pengemasan sampel/spesimen; dan
y.bclanja jasa kalibrasi peralatan pelayanan dan penunjang kesehatan d i fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 7

( I ) Kegiatan dan pemanfaatan BOK Puskesmas meliputi:

a.belanja transportasi lokal bagi petugas kesehatan, kader, serta lintas scktor, atau pengganti BBM;
b.bclanja perjalanan dinas dalan rangka rujukan yang melebihi delapan F jam perjalanan bagi petugas puskesmas dalam wilayah kabupaten/kota;
c.belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi ASN dan Non A'N di Puskesmas; f • L
d.belanja penggandaan form survei/ penyelidikan epidemiologi/ investigasi/ deteksi dini/ penemuan dan pemantauan tindak lanjut penyakit;
e.bclanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan campuran insektisida untuk mesin fogging;
f.belanja kegiatan pertemuan dan rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas;
g.belanja penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita; h . belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber;(narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara dapat diberikan honor sebesar 50%) i . belanja sewa paket langganan internet atau pembelian pulsa di Puskesmas; j . belanja langganan SIMPUS; dan
k.belanja insentif UKM bagi petugas Puskesmas

(2)BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak dan media elektronik. 6 l

BAB IV

KEBIJAK.AN OPERASIONAL DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

( 1 ) Kebijakan Operasional BOK Dinas Kesehatan dan BOK Puskesmas meliputi:

a.DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional;
b.DAK Nonfisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Daerah, sehingga Daerah dituntut mewujudkan tanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan kesehatan lebih kreatif dan inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunar 'esehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan;
c.Rencana Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan OAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran berjalan; '
d.Mekanisme Pengadaan obat dan BMHP menggunakan e-purchasing melalui e-catalog atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah;
e.Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan BOK Oinas Kesehatan dan BOK Puskesmas.
f.Kcpala Dinas Kesehatan melakukan perencanaan dan penganggaran dana BOK Dinas Kesehatan dan BOK Puskesmas;
g.Kcpala Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan yang didanai BOK Kabupaten, BOK Puskesmas ke Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat;
h.Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan/pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan; / 8 0 i . Kepala Dinas Kcschatan mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain terkait kegiatan yang telah direncanakan; j . Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas dana yang dialokasikan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan pelaksanaan kegiatan;
k.Menyampaikan SJ dan laporan secara berkala (triwulan/tahunan) ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan; dan I. Mendakumentasikan dan merpertanggungjawabkan SPJ dan laporan hasil kegiatannya apabila diaudit pleh lembaga yang berwenang./ 8 • ) + ,

(2)Dana BOK Puskesmas disalurkan langsung Kementerian Keuangan ke rekening puskesmas yang merupakan non RKUD yang telah ditetapkan oleh Bupati Manggarai Timur dan Kementerian Kesehatan.
(3)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) adalah rekening giro atas nama Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
(4)Nomor rekening Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang telah dibuka di Bank wajib laporkan ke Badan Keuangan Daerah untuk ditransferkan dana BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.
(5)Dana BOK Kabupaten disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan syarat membuat laporan realisasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan.
(6)Dana BOK Puskesmas disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan syarat melaporkan RKAP dan laporan realisasi penggunaan dana BOK puskesmas.

BAB V

PENYALURAN DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

( l ) Dinas l{esehatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan menu, rincian menu, komponen dan subkomponen dalam Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2025 BOK Dinas Kesehatan dan DPA Dinas Kesehatan TA 2025.

(2)Permintaan Dana oleh Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Kcuangan Daerah.
(3)SPP dan SPM sebagaimana di.naksud pada ayat ( l ) wajib dilampiri d e n ga n : / I L
1. a.Rencana Penarikan Dana (RPO) bulanan dan triwulan yang telah disusun sesuai komponen dan sub komponen;
2. b.Surat pernyataan kelengkapan berkas(lembar checklist);
3. c.Surat pernyataan pengajuan LS;
4. d.SPTJM Bermeterai; dan
5. e.Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS.
(4)SPP dan SPM untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah diusulkan pada tahap sebelumnya.
(5)Dokumen SPP/SPM dan SPTJM diverifikasi oleh Badan Keuangar,; apabila belum sesuai/lengkap, maka Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan perbaikan dokumen.
(6)Dokumen SPP/SPM dan SPTJM yang sudah sesuai, selanjutnya Badan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(7)Setelah SP2D terbit, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan proses Cash Management System(CMS) oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan ke rekening penanggungjawab program di Dinas Kesehatan. !
(2)Puskesmas melakukan pengajuan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap b u l a n sesuai dengan menu, rincian menu, komponen dan sub komponen yang suclah clilaksanakan atau akan dilaksanakan pada bulan berikutnya clcngan melampirkan SPJ lengkap.
(3)Tim Verifikasi Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas dokumen RPD dan SPJ yang diajukan oleh puskesmas per bulan.
(4)Dalam ha! RPO belum sesuai dengan BA dan OPA maka Puskesmas diminta untuk melakukan perbaikan RPO berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Dinas Kesehatan. /
(5)RPD yang sudah sesuai dengan menu dan rincian menu komponen dan subkomponen maka dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi RPO BOK Puskesmas.
(6)Berdasarkan BA selanjutnya puskesmas menginput RPD ke aplikasi e renggar BOK Salur Puskesmas.
(7)Setelah diinput pada aplikasi BOK Salur, selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan validasi RPD paling lambat 2 x 24 jam pada aplikasi e-renggar.
(8)Apabila Dinas Kesehatan belum melakukan validasi selama waktu yang telah ditentukan maka dianggap menyetujui RPD Puskesmas.
(9)Selanjutnya setelah RPO divalidasi oleh Dinas Kesehatan maka selanjutnya divalidasi oleh Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI dan secara otomatis nilai RPD akan masuk I pada Virtual Account masing-masing puksesmas.
(10)Puskesmas sudah memiliki Virtual Account dalam aplikasi BNI Direct maing-masing untuk 6 menu, yakni: PMT, AKI AKB, Deteksi Dini, Insentif UKM, Kolaborasi dan Manajemen Puskesmas./ i . •

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

( 1 ) Pelaporan Dana BOK OAK Non Fisik terdiri dari:

a.Laporan realisasi penyerapan anggaran;
b.Laporan pelaksanaan kegiatan;
c.Laporan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
d.Laporan realisasi anggaran BOK Oinas Kesehatan;
e.Laporan realisasi BOK Salur Puskesmas dilaporkan langsung oleh puskesmas pada aplikasi BOK Slur; dan
f.Laporan pertangganggungjawaban Keuangan

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dibuat dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar.
(3)Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, dibuat dan dilaporkan sesuai pedoman pertanggungjawaban keuangan yang berlaku./ s $

BAB VII

STANDAR OPERASION6L PROSDUR PENYALURAN r DAK BOK NON FISIK DINAS KESEHATAN

Pasal 13

(1)Penyaluran dana BOK Kabupaten dilaksanakan melalui mekanismc Langsung (LS) Swakelola.
(2)Penyaluran dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bahan-bahan scbagai berikut :
1. a.Surat Pernyataan kelengkapan berkas;
2. b.Surat Pernyataan Pengajuan LS;
3. c.SP.JM bermetcrai;
4. d.Kwitansi Dina8;
5. e.SPP/SPM;
6. f.Berita Acara embayaran(BAP]; f « • h . Bagan mekanisme penyaluran dana BOK Salur ke Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digambarkan sebagai berikut: � ALUR PENGAJUAN RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) BOK SALUR PUSKESMAS I BADAN ROREN I PUSKESMAS I DINAS KESEHATAN BNL KEUANGAN KEMENTERIAN DAERAH KESEHATAN c.5. I Tim Verifikator Dinas l Kesehatan melakukan verifikasi
(1)Pengajuan RPK, Rencana Penarikan Dana den atas dokumen pengajuan lPernyataan Tanggung Jawab oleh Pl Program
(2)Validasi dan Verifikasi RPK, RPD dan pernyataan Dokumen Pengajuan: tanggungjawab PJ. Program oleh Tim BO Puskesmas 1. Rencana Penarikan Dana(RPD) bulanan,
(3)Berita acara dan penandatanganan berita acara 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan; Validasi, verifikasi RPK dan RPD oleh Tim BO cl 3. Rekapan Transport Lokal per bulan; Pl Program. 4. Template Insentif UKM per bulan
(4)Bendahara melakukan Verifikasi Manual RPK dan RPD dengan Dinkes + V -·- " so % r-•r-•� '1 f Diperbaiki, untuk selanjutnya r Tidak Disetujui } de J diverifikasi kembali --·-·-+ .e r .eve.. v o e r···--·n .., l '"•"' RPD pada BOK a Berita Acara \ " I i SALUR Puskesmas verifikasi I I ! ·-- -- ' - r Verifikasi RPD dalam r Validasi by sistem aplikasi BOK Salur • Dana secara otomatis RPD BOK Salur Puskesmas ditranfer ke VA masing Puskesmas I,,. masing menu perpuskesrnas l I 0 ' f Surat Melaksanakan Rekon dengan Puskesmas • G AcaraBerita► Lampiran Rekonsiliai Membuat Dokumen: ► Surat Permintaan Pengesahan Belanja(5SP2B) > Berita Acara Rec nsiliasi Dana BOK Puskesmas Bendahara membuat Pertanggungjawaban : • Buku Kas Umum • Buku Pembantu Kas • Buku Pembantu Bank • Buku Pembantu Pajak • Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bok Puskesmas • Laporan Realisasi Belanja Dana BOK • Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Bendahara BOK Puskesmas melakukan transaksi pembayaran kegiatan sesuai VA masing-masing menu kepada rekening penerima • Menginput Laporan Realisasi pada aplikasi erengar dan SIPD Menyesuaikan Laporan Realisasi pada SIPD dan Erengar Sesuai Hasil Rekon Melakuan Verifikasi data realisasi permenu dan per Bulan by aplikasi i ; Melaksanakan Rekon dengan Badan Keuangan -------------------- •r r 7 enyesuaikan Laporan Realisasi pada SIPD an Erengatr Sesuai Hasil Rekon � I I Menbuat Dokumen dan menginput pada aplikasi SIPD: Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) » Surat Pengesahan Belanja(SPB) Selesai Disetujui b
(2)Penyaluran Dana BOK ke Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi bahan-bahan sebagai berikut:
1. a.Rencana Penarikan Dana (RPO) bulanan;
2. b.Rekapan Transportasi Lokal per bulan;
3. c.Dokumen Insentif UKM per bulan;
4. d.Buku Kas Umum;
5. e.Kwitansi Pembayaran;
6. f.Surat Tugas;
7. g.Surat Perjalanan Dinas (SPD); h . Laporan Kegiatan;
  1. 1.Dokumentasi/Foto Kegiatan; j . Bukti Setoran Pajak;
8. k.Nota Pesanan; I . Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
9. m.Daftar Hadir; n . Notula.
(3)Dokumen Insentf UKM per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf ( c ) dokumen yang dimaksud adalah :
1. a.Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dimana skema pelaporannya sebagai berikut: - Sasaran bulanan Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Hipertensi,Diabetes dan Orang dengan gangguan jiwa berat memakai sasaran riil. - Sasaran bulanan pelayanan Usia Pendidikan dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Orang Terduga TBC dan Orang Beresiko Tertular HIV yaitu Total Sasaran Proyeksi tahunan di bagi dengan 1 2 Bulan atau 4 Triwulan.
2. b.Laporan Rencana Anggaran dan Realisasi anggaran Bulan sebelum.
3. c.Rekapan Kegiatan Manajemen dan Kegiatan Lapangan UKM.
4. d.SK. Kepala Daerah Tentang Kategori Puskesmas
5. e.Data Penduduk dari Catatan Sipil atau BPS /

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024