DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 7 huruf h, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3) huruf g, Pasal 17 huruf g, penambahan huruf j pada Pasal 19 ayat (3), penghapusan Pasal 21 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dan perubahan ayat (5), perubahan Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan penambahan ayat (4), penambahan ayat (5) Pasal 38, perubahan Pasal 40 ayat (3) dan penambahan ayat (5) dan ayat (6), penghapusan Pasal 46 ayat (3) huruf f, perubahan Pasal 49 huruf a, huruf b, penghapusan huruf c, perubahan Pasal 66 ayat (5).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Pajak di Kota Cimahi perlu ditinjau kembali;
c.bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsif-prinsif demokrasi, pemeratan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
d.bahwa pajak daerah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa Nomor 4377);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Reapublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
19.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
31.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan Atau Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
34.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK. 07/2010 tentang Badan Atau Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
37.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 111 Seri E);
38.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 112 Seri E) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 7 huruf h diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :

a.untuk jenis Hotel kelas melati dan kelas bintang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.untuk jenis Motel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c.untuk jenis Losmen ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
d.untuk jenis Gubuk Wisata ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
e.untuk jenis Wisma Pariwisata ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
f.untuk jenis Pesanggrahan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
g.untuk jenis Rumah Penginapan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
h.untuk jenis rumah kosdi atas10 kamar ditetapkan sebesar 4% (empat persen).
1. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
(4)Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai omset/transaksi per bulan tidak melebihi Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
(2)Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran mencakup Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.karaoke;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan bilyar, dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olah raga.
  1. 5.Ketentuan Pasal 17 huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.untuk tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
b.untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c.untuk kegiatan olah raga balap motor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
d.untuk pagelaran musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
e.untuk pameran atau expo ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
f.untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
g.untuk bowling ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
h.untuk permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
i.untuk karaoke ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
j.untuk mandi uap/spa, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
k.untuk pusat kebugaran dan refleksi ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
1. 6.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) ditambah satu huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3)Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.reklame papan/billboard/videotro n/megatron dan sejenisnya.
2. b.reklame melekat, stiker;
3. c.reklame selebaran;
4. d.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
5. e.reklame udara;
6. f.reklame apung;
7. g.reklame suara;
8. h.reklame film/slide;
9. i.reklame peragaan; dan
10. j.reklame kain.
(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 1 M 2;
4. d.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
5. e.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
6. f.reklame untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, budaya dan kesehatan.
  1. 7.Pasal 21 ayat (3), ayat (6), ayat
(7)dan ayat (8) dihapus, ayat (5) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
(2)Dalam hal reklame dislenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
(5)Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan rumus sebagai berikut: NSR : nilai strategis X jumlah pemasangan X lama pemasangan
(2)Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a dan huruf b ditentukan oleh faktor- faktor :
1. a.guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan Reklame;
2. b.ukuran Reklame;
3. c.sudut Pandang Reklame;
4. d.kelas jalan;
5. e.harga titik/lokasi pemasangan Reklame; dan/atau
6. f.jenis Reklame.
(3)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf d diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang lebih dominan.
(4)Jumlah bobot masing- masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 % (seratus persen).

9.Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan 23.
(2)Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah Kota Cimahi tempat reklame tersebut diselenggarakan.
(3)Masa Pajak Reklame dipungut paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

10.Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 25

Dasar hukum (45)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1991

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 25

Dasar hukum (45)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997