DokumenInstruksi Presiden (Inpres)Berlaku

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Nomor: 10
Tahun: 1999
Ditetapkan: 11 Agustus 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Inpres ini berisi tentang mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah, agar usaha menengah dapat meningkat jumlahnya dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul serta mempunyai daya saing tinggi baik dalam negeri maupun internasional;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh maka usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat;
c.bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pemberdayaan usaha menengah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82); MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
2.Menteri Dalam Negeri;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5.Menteri Pertanian;
6.Menteri Perhubungan;
7.Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
8.Menteri Pekerjaan Umum;
9.Menteri Pertambangan dan Energi;
10.Menteri Kesehatan;
11.Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
12.Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan;
13.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
14.Menteri Kehakiman;
15.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16.Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17.Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
18.Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
19.Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
20.Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
21.Menteri Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
22.Para Gubernur;
23.Para Bupati/Walikotamadya. Untuk : PERTAMA : Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

a.mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah, agar usaha menengah dapat meningkat jumlahnya dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul serta mempunyai daya saing tinggi baik dalam negeri maupun internasional;
b.bersama-sama para Menteri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota mengadakan pemantauan dan evaluasi tahunan secara terpadu terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan usaha menengah. KEDUA : Para Menteri dan Menteri Negara, seluruh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur serta Bupati/Walikota, sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, melaksanakan pemberdayaan usaha menengah yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1) Pembiayaan a) melakukan fasilitas dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; b) membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor; c) melakukan fasilitas restrukturisasi utang/kredit usaha menengah yang bermasalah. 2) Pemasaran a) mendorong peningkatan pangsa pasar melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, penetrasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha; b) membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemasaran, pemasyarakatan E-commerce serta peningkatan fungsi rumah dagang (trading house). 3) Teknologi mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional. 4) Sumber daya manusia menggalakkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan dikembangkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial, teknik produksi, mutu produk dan pelayanan serta pemasaran. 5) Perizinan menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama pendirian, pembiayaan dan pengembangan. 6) Menyusun skala prioritas dalam pemberdayaan usaha menengah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta pemenuhan kebutuhan pokok. KETIGA : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini diselenggarakan dengan memberlakukan kriteria usaha menengah sebagai berikut : a) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) milik warga negara Indonesia; c) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; d) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. KEEMPAT : Para Menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dapat

Menetapkan

menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan wilayah Negara Republik Indoensia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, dan untuk meningkatkan perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di wilayah tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 telah dibentuk Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan;

b.bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan tersebut, ternyata tidak berjalan secara efektif dan tidak dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga dipandang labih efektif apabila tugas tersebut dilaksanakan secara fungsional oleh instansi Pemerintah terkait;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan.

Pasal 2

Dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tersebut, maka tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan dikembalikan kepada dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

…

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1999