DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Nomor: 32
Tahun: 1998
Ditetapkan: 28 Februari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dipandang perlu mengatur pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam Peraturan pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2.Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
3.Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
4.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
5.Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan usaha kecil dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II

LINGKUP, TATA CARA, DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1)Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
(2)Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis kegiatan usaha kecil, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 3

(1)Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
(2)Ketentuan ...
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a.identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
b.penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
c.pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
d.pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:

a.meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
b.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
c.memberikan …
c.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
d.menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:

a.melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b.meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
c.menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
d.mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
e.memasarkan produk usaha kecil;
f.menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
g.menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil.
h.memberikan peluang pasar.

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:

a.memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b.meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
c.membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
d.menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
e.menyediakan …
e.menyediakan modul manajemen usaha kecil;
f.menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, dilaksanakan dengan:

a.meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
b.meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
c.memberikan intensif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
d.meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
e.meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi;
f.menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
g.menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
h.memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Peraturan turunan (15)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Peraturan turunan (15)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020