DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985

Nomor: 28
Tahun: 1985
Ditetapkan: 7 Juni 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER. LINDUNGAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemegang Hak Pengusahaan Hutan adalah badan hukum Indonesia yang diberi hak pengusahaan hutan oleh Menteri;
2.Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas;
3.Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ke tempat pengumpulan;
4.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin;
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan.

Pasal 2

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjap kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Pasal 3

…

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

BAB II

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA

Pasal 4

(1)Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

Pasal 5

(1)Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
(2)Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 6

(1)Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri.
(2)Hutan lainnya dikerjakan oleh yang berhak sesuai dengan petunjuk Menteri.

BAB III

PERLINDUNGAN TANAH HUTAN

Pasal 7

(1)Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri.
(2)Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri.
(3)Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan sektor lain yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan.
(2)Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN

Pasal 9

(1)Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.
(2)Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.
(2)Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
(3)Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER. LINDUNGAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemegang Hak Pengusahaan Hutan adalah badan hukum Indonesia yang diberi hak pengusahaan hutan oleh Menteri;
2.Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas;
3.Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ke tempat pengumpulan;
4.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin;
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan.

Pasal 2

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjap kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

Pasal 3

…

Pasal 3

BAB II

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA

Pasal 4

(1)Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

Pasal 5

(1)Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
(2)Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 6

(1)Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri.
(2)Hutan lainnya dikerjakan oleh yang berhak sesuai dengan petunjuk Menteri.

BAB III

PERLINDUNGAN TANAH HUTAN

Pasal 7

(1)Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri.
(2)Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri.
(3)Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan sektor lain yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan.
(2)Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP KERUSAKAN HUTAN

Pasal 9

(1)Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.
(2)Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(3)Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.
(2)Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
(3)Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014