Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II. SYARAT PERMOHONAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMEGANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN. Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mentaati segala ketentuan dibidang perburuhan menurut peraturan yang berlaku serta diwajibkan untuk memperkerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli Kehutanan yang memenuhi persyaratan menurut penilaian Menteri Pertanian terutama dibidang : a.Perencanaan dan Penataan Hutan; b.Pengelolaan Hutan, c.Pengukuran dan Pengujian Kayu. Pasal 5. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk dengan sungguh-sungguh mendirikan Industri Pengelolaan Hasil Hutan di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang disyahkan oleh Menteri Pertanian. Pasal 6.
Pasal 7. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib memberikan semua data dan bantuan kepada petugas-petugas yang melaksanakan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu maupun petugas- petugas Kehutanan. BAB III. PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN. Pasal 8.
Bangunan-bangunan, jalan-jalan darat dan air, jembatan-jembatan tersebut diatas menjadi milik Negara pada waktu Hak Pengusahaan Hutan berakhir. Pasal 9. Hak Pengusahaan Hutan dapat diberikan kepada :
Pasal 10.
Pasal 11.
Pasal 12.
BAB IV. HAPUSNYA HAK PENGUSAHAAN HUTAN. Pasal.13.
BAB V. SANKSI. Pasal 14. Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena:
Pasal 15. Luas areal yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan dapat dikurangi karena Pemegang Hak tidak berhasil memenuhi target produksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disyahkan oleh Menteri Pertanian. Pasal 16.
BAB VI. KETENTUAN LAIN-LAIN. Pasal 17. Ijin "Konsensi Hutan", "Persil Penebangan "dan" Hak Pengusahaan Hutan" yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, akan ditinjau. kembali dan disesuaikan dengan jiwa dan bunyi pasal-pasal Peraturan Pemerintah ini. Pasal 18. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan yang tercantum dalam Bab II pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Luat, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra tingkat I, sepanjang mengenai Eksploitasi Hutan, dicabut. BAB VII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 23 Mei 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 23 Mei 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1970 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN. PENJELASAN UMUM. Penggalian kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pada Pembangunan Ekonomi Nasional. Penggalian kekayaan hutan secara maksimal harus dilaksanakan dengan pengusahaan hutan secara modern di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pada jaman sebelum perang dunia ke- II dulu, pengusahaan hutan di Indonesia terutama hanya dilakukan terhadap hutan jati di Jawa dan Madura. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang mengatur tentang pengusahaan hutan dalam pasal 13 dan 14, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka pengusahaan hutan di Indonesia mengalami perkembangan yang melonjak sehubungan dengan besarnya minat dari pengusaha baik Asing maupun Nasional, untuk menanam modalnya di bidang kehutanan. Dengan ikut sertanya modal swasta baik asing maupun Nasional, maka dimungkinkan pengusahaan hutan secara intensif dan modern dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian dari Negara- negara yang lebih maju di bidang ini. Pengusahaan hutan dengan tehnik modern akan memberikan hasil yang sebesar-besarnya, apabila dilaksanakan di daerah/wilayah kerja yang cukup luas, sehingga merupakan proyek-proyek produksi dan industri hasil hutan yang besar yang memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi Nasional. Kebijaksanaan serta koordinasi dalam rangka pengusahaan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berdasar penanaman Modal Asing maupun Modal Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun hal ini tidak mengabaikan kepentingan Daerah, dimana pengusahaan hutan itu dilaksanakan. Dalam hal di atas areal hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan menurut kenyataannya ada hak ulayat dan/atau hak-hak rakyat lainnya berdasarkan Hukum Adat yang masih hidup, pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pelaksanaan Pengusahaan Hutan yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan. Perlu ditegaskan di sini bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang bersumber pada Undang-undang Pokok Kehutanan serta dengan memperhatikan pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang Kehutanan, maka untuk menghindarkan timbulnya dualisme dalam pelaksanaan pemberian Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, perlu dicabut Bab II pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I, sepanjang mengenai Eksploitasi Hutan. Yang dimaksud dengan istilah "Eksploitasi Hutan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 maknanya sama dengan istilah "Pengusahaan Hutan" yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dengan dicabutnya Bab II pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, maka hapuslah wewenang yng diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan surat ijin eksploitasi hutan, yang berupa. a.Izin Konsesi Hutan, yaitu untuk jangka waktu selama-lamanya 20 tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya 10.000 ha. b.Izin persil penebangan, yaitu untuk jangka waktu selama-lamanya 5 tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya 5.000 ha. c.Izin penebangan, yaitu untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu selama- lamanya 2 tahun. Sebagai gantinya berlaku ketentuan-ketentuan pada Bab III Peraturan Pemerintah ini tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pasal 13 jo. Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dan (5). Mengingat pentingnya Pengusahaan Hutan serta dalam rangka menjaga asas kelestariaan hutan maka pemberian Hak Pengusahaan Hutan disertai berbagai syarat dan kewajiban terhadap Pemegang Hak sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat baik dalam Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan, maupun yang diatur tersendiri dengan peraturan lainnya. Oleh karena itu guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian, hak Pengusahaan Hutan, ketentuan persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang dipandang penting baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak Pengusaha perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (5) Dengan pemungutan hasil Hutan di sini dimaksudkan cara pengambilan kayu dan lain-lain hasil hutan secara kecil- kecilan yang dilakukan dengan izin pemerintah Daerah. Berhubung dengan ini maka luas areal hutan yang dipungut hasilnya dibatasi paling luas sampai 100 ha (seratus hektare) dan waktunya dibatasi pula selama-lamanya 2 (dua) tahun. Surat izin pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan syarat-syaratnya diberikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi cq. Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian. Dalam kenyataan pemungutan Hasil Hutan yang berupa penebangan kayu untuk keperluan lokal memakan waktu yang tidak sedikit sehingga penebangan seluas 100 ha tidak akan habis dilaksanakan dalam waktu 2 tahun. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Dalam mengusahakan hutan secara besar-besaran diperlukan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya dan dipekerjakan di tengah-tengah hutan, yang pada umumnya jauh dari kota. Dalam hubungan kerja ini para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang perburuhan. Untuk menjaga kelestarian hutan dan berhasilnya pengusahaan hutan, maka ada kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh ahli kehutanan terutama di bidang:
Oleh karena itu para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga ahli kehutanan yang keahliannya perlu dinilai dan diakui oleh Menteri Pertanian. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Ayat (3) Di atas areal hutan yang sedang dilakukan penebangan dalam rangka pelaksanaan pengusahaan hutan, untuk keselamatan dan keamanan umum, maka dalam hal di sekitar hutan yang bersangkutan memang ada hak-hak rakyat berdasarkan Hukum Adat yang masih hidup untuk memungut hasil hutan, pelaksanaannya ditangguhkan sampai pekerjaan penebangan di atas areal hutan yang bersangkutan selesai. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Ayat (1) Guna menjamin kelestarian hutan, maka pada dasarnya eksploitasi hutan rimba hanya dilaksanakan secara tebang pilih yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Eksploitasi Hutan. Penebangan, penyadaran dan pengangkutan kayu tidak jarang mengakibatkan kerusakan-kerusakan di dalam atau di sekitar hutan yang dikerjakan, maka sesuai dengan azas kelestarian hutan, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, wajib menanami kembali bidang- bidang yang rusak tersebut, di samping kewajibannya untuk memelihara peremajaan hutan secara alami. Pasal 9.
Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Ayat (2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak diperkecualikan dari ketentuan peraturan perundangan tentang pemburuan serta yang mengatur tentang perlindungan terhadap binatang liar dan mengatur tentang tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Pasal 12. Ayat (1) Guna kelancaran dan pengamanan pelaksanaan nantinya, Gubernur/Kepala Daerah Propinsi dalam menyiapkan pendapatnya, meminta pertimbangan-pertimbangan dari Muspida setempat. Pasal 13 sampai dengan pasal 19. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1970/31; TLN NO. 2935
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)