DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1977

Nomor: 18
Tahun: 1977
Ditetapkan: 29 Maret 1977
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Anggota adalah Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertamina, Bintara, dan Tamtama dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

GAJI POKOK

Pasal 2

Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini. Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Pasal 2 diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal- hal yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 4

(1)Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat semula termasuk dalam golongan gaji yang sama atau yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
(2)Apabila yang bersangkutan mempunyai masa kerja golongan yang lebih tinggi dari jumlah masa kerja golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa kerja golongan itu diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
(3)Apabila dalam golongan ruang gaji pokok baru tidak terdapat angka masa kerja yang segaris dengan masa kerja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa kerja golongan yang sesuai dengan gaji pokok permulaan itu.

Pasal 5

Kepada Anggota yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 6

Penetapan gaji pokok dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat Anggota yang berpengalaman dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan masa kerja/pengalaman kerja.

Pasal 7

Apabila seorang bekas Anggota yang mendapat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun diangkat kembali menjadi Anggota, maka

a.kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkatnya yang baru dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja, dengan ketentuan bahwa penghasilan dari gaji pokok yang diterimanya tidak boleh kurang dari penghasilan berdasarkan gaji pokok dalam pangkat terakhir dalam dinas Angkatan Bersenjata;
b.pembayaran pensiun atau tunjangan bersifat pensiun dihentikan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Kepada Anggota diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :
1. a.telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.menginsafi akan tugas dan kewajibannya.
(2)Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya kenaikan gaji berkala tersebut.

Pasal 9

(1)Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak/belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama setahun, dilakukan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
(2)Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama satu tahun.
(3)Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
(4)Pemberian ...
(4)Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gaji berkala diatur oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 10

(1)Kepada Anggota yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan tugasnya menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagaimana penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat. saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
(2)Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 11

(1)Disamping gaji pokok kepada Anggota diberikan
1. a.tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak;
2. b.tunjangan jabatan.
(2)Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan- tunjangan lain.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

GAJI POKOK

Pasal 2

Pasal 4

(1)Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat semula termasuk dalam golongan gaji yang sama atau yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
(2)Apabila yang bersangkutan mempunyai masa kerja golongan yang lebih tinggi dari jumlah masa kerja golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa kerja golongan itu diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
(3)Apabila dalam golongan ruang gaji pokok baru tidak terdapat angka masa kerja yang segaris dengan masa kerja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa kerja golongan yang sesuai dengan gaji pokok permulaan itu.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Apabila seorang bekas Anggota yang mendapat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun diangkat kembali menjadi Anggota, maka

a.kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkatnya yang baru dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja, dengan ketentuan bahwa penghasilan dari gaji pokok yang diterimanya tidak boleh kurang dari penghasilan berdasarkan gaji pokok dalam pangkat terakhir dalam dinas Angkatan Bersenjata;
b.pembayaran pensiun atau tunjangan bersifat pensiun dihentikan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Kepada Anggota diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :
1. a.telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.menginsafi akan tugas dan kewajibannya.
(2)Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya kenaikan gaji berkala tersebut.

Pasal 9

(1)Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak/belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama setahun, dilakukan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
(2)Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama satu tahun.
(3)Apabila sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
(4)Pemberian ...
(4)Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gaji berkala diatur oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 10

(1)Kepada Anggota yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan tugasnya menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagaimana penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat. saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
(2)Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 11

(1)Disamping gaji pokok kepada Anggota diberikan
1. a.tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak;
2. b.tunjangan jabatan.
(2)Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan- tunjangan lain.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1985