DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah, jarak tempuh wilayah di Kabupaten Katingan, efektivitas waktu penyetoran basil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan ke rekening kas umum daerah, perlu adanya petunjuk teknis penyetoran;
b.bahwa berdasarkan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu dicabu t mempertimbangkan perlunya disesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalirnantan , Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan. 2 . Bupati adalah Bupati Katingan. 3 . Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
4.Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III

PENGATURAN WAKTU PENYETORAN

Pasal 3

( 1) UPT menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)Retribusi pelayanan kesehatan yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan mempertimbangkan :

a.kondisi geografis daerah;
b.waktu tempuh;
c.jarak tempuh; dan/ atau
d.efisiensi.

Pasal 5

Waktu penyetoran meliputi:

a.setiap hari kerja; dan atau
b.1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 7

(1)UPT dengan jadwal penyetoran setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, penyetoran dilakukan setiap kali terdapat transaksi penerimaan tanpa memperhitungkan nilai nominalnya.
(2)Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bank yang ditunjuk sudah tutup maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
(3)Apabila pada hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya pada saatjam kerja.

Pasal 8

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh seluruh UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal pembayaran setoran retribusi untuk bulan Desember pada akhir tahun anggaran, waktu penyetoran terhadap UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 disetorkan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024