DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program pembangunan kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan pengaturan mengenai pembangunan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
17.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik, kearifan lokal, dan potensi Daerah.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
1. a.menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan di Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha di Daerah;
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan. 5

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda. 6

Pasal 5

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i.meningkatkan kerja sama antar organisasi Pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
g.akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c.rencana strategis;
d.rencana aksi Daerah; dan
e.rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten. 7

Pasal 8

Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program pembangunan kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan pengaturan mengenai pembangunan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
17.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik, kearifan lokal, dan potensi Daerah.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
1. a.menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan di Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha di Daerah;
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan. 5

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda. 6

Pasal 5

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i.meningkatkan kerja sama antar organisasi Pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
g.akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c.rencana strategis;
d.rencana aksi Daerah; dan
e.rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten. 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2025