DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Kesamaan Kesempatan, Pendidikan, Kesehatan, Upaya Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, Jaminan Kesehatan, Seni, Budaya Dan Olahraga, Politik Dan Hukum, Kesempatan Kerja, Kehidupan Sosial, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Sosial, Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial, Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, Partisipasi Dan Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pemberdayaan Dan Kemitraan, Sumber Daya Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial;
c.bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
d.bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya di segala aspek kehidupan dan penghidupannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembetukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 35 tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 3
13.Peraturan Daerah Propinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelengggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang tertentu di Kabupaten Bangka.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
7.Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 4
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan orang dengan disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12.Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan dalam upaya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13.Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
14.Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
15.Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya disabilitas yang disandang seseorang.
16.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
17.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.
18.Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
19.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
20.Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
21.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan social agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
22.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23.Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
24.Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5
25.Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk member, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.kekeluargaan;
d.keadilan;
e.keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan;
f.kemandirian;
g.non diskriminatif berdasarkan suku, agama ras, golongan, gender; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bertujuan untuk :

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas;
b.memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan anggota masyarakat lainnya;
f.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
g.meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang disabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi :
1. a.tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; 6
2. b.kesamaan kesempatan antara lain pada bidang pendidikan, pekerjaan, penyaluran minat dan bakat, partisipasi pada pengambilan keputusan dan hak politik , kesehatan;
3. c.aksesibilitas khususnya di bidang kesehatan, pendidikan pada berbagai tingkatan, informasi, hukum (khususya untuk aspek identitas hukum dan bantuan hukum);
4. d.rehabilitasi;
5. e.bantuan sosial;
6. f.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
7. g.ketersediaan rambu, tanda, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada ruang publik;
8. h.partisipasi dan peran serta masyarakat;
9. i.penghargaan;
10. j.pemberdayaan dan kemitraan;
11. k.sumber daya penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas; dan
12. l.pembinaan dan pengawasan.
(2)Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi :
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan motorik dan mobilitas;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.autis;
8. h.epilepsi;
9. i.tourettes syndrome;
10. j.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
11. k.retardasi mental.
(3)Pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan perlindungan hak dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif; 7
2. b.menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan pendataan mengenai usia, jenis kelamin, jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan derajat kesejahteraannya;
4. d.mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
5. e.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
6. f.mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
7. g.membantu memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial di daerah dalam memberikan perlindungan dan mengatasi permasalahan penyandang disabilitas;
8. h.melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat;
9. i.mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan social;
10. j.menjalin kerjasama yang dilandasi MoU baik dengan pihak lembaga pemerintah yang relevan ataupun dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan khusus penyandang disabilitas di ruang publik (rambu, ramp atau jalur khusus, toilet umum, lampu otomatis, layar informasi dengan suara, ketersediaan informasi di ruang publik dengan huruf braille);
11. k.menjalin kerjasama yang dilandasi MoU baik dengan pihak lembaga pemerintah yang relevan ataupun dengan pihak swasta dalam rangka menjamin terbukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas; dan
12. l.menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian pada tingkat polres, kejaksaan pada tangka kejaksaan negeri, dan kehakiman pada tingkat pengadilan negeri dengan dilandasi MoU dalam rangka menjamin tersedianya pendamping hukum dan psikolog bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan atau berhadapan dengan hukum, khususnya untuk penyandang disabilitas perempuan, anak (laki-laki dan perempuan), dan penyandang retardasi mental.
(3)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menjadi bagian tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas.
(3)Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui :
1. a.pengembangan strategi pengarusutamaan perlindungan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
2. b.penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan bagi penyandang disabilitas;
3. c.pengembangan kemampuan, kompotensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 8
4. d.penciptaan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
5. e.mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
6. f.peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
7. g.pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
8. h.pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak :
1. a.untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. b.atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada;
3. c.atas kebebasan dan keamanan;
4. d.untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
5. e.atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
6. f.untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
7. g.pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik (hak suara, dipilih dan memilih, pengambilan keputusan), hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
8. h.mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis, mengekspresikan diri, mencari – memperoleh – menyebarluaskan informasi;
9. i.memperoleh layanan kesehatan dan layanan konseling sesuai dengan kebutuhannya; dan
10. j.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. 9

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

a.meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan sesuai dengan kondisinya masing-masing;
b.memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masin;
c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing;
d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2)Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3)Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Propinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Propinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010