Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah /Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Pengusaha pariwisata adalah orang/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
www.jdih.bangkaselatankab.go.id BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA