DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan Desa Wisata; pencanangan dan penetapan Desa Wisata; pembangunan Desa Wisata; pengelola Desa Wisata; dan pengembangan daya tarik Desa Wisata. Selain itu, diatur pula mengenai usaha pariwisata pada Desa Wisata; kewajiban pemerintah daerah; duta wisata pada Desa Wisata; peran serta masyarakat; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; serta ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mengangkat dan melindungi nilai- nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966); SALINAN www.jdih.bangkaselatankab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan.
6.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
7.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah /Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
8.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Pengusaha pariwisata adalah orang/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses perkenalan kekhasan Budaya; dan
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan /atau Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
(3)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana pembangunan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.industri Desa Wisata; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
b.objek Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015