DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan dan pengendalian terhadap mutu dan keaslian semua tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pemeliharaan oleh pemilik tanaman kelapa sesuai dengan teknis budidaya tanaman kelapa. Peremajaan tanaman kelapa oleh petani/pemilik/pengelola yang menguasai tanaman kelapa yang tidak produktif. Pembibitan tanaman kelapa oleh pohon induk blok penghasil tinggi yang ditetapkan pemerintah daerah. Pembinaan dan Pengawasan perlindungan tanaman kelapa oleh Bupati. Larangan untuk memperdagangkan janur/batang/pelepah kelapa produktif dan pengambilan janur dan batang selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi. Ketentuan Penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini. Ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan pasal pada Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tanaman Kelapa . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Lapangan Pertanian kepada Provinsi Jawa Timur
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi.
5.Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.
6.Peremajaan adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka penggantian tanaman kelapa yang tidak produktif.
7.Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pengambilan janur dan nira serta penebangan pada tanaman kelapa.
8.Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan peremajaan tanaman kelapa.
9.Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
10.Pengelola adalah Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional
11.Pemeliharaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan hidup tanaman agar tetap hidup sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Semua tanaman kelapa yang berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi berada dalam perlindungan Pemerintah Daerah;
(2)Mutu dan keaslian Kelapa Banyuwangi harus dilindungi dan dikendalikan; 4
(3)Perlindungan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah daerah melakukan pendataan luas areal dan populasi tanaman kelapa serta peruntukannya;
2. b.Pemerintah daerah memasang papan pengumuman/peringatan Perlindungan Tanaman Kelapa di Kabupaten Banyuwangi ;
3. c.Pemerintah daerah melakukan pendataan dan mendokumentasikan varietas kelapa unggul;
4. d.Pemerintah daerah berperan aktif menumbuhkembangkan varietas kelapa unggul;
5. e.Dalam hal terjadi serangan hama dan penyakit terhadap semua tanaman kelapa yang bersifat massal maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan penanggulangan yang dibiayai dari APBD.

BAB III

PEMELIHARAAN

Pasal 3

Pemilik tanaman kelapa di Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pemeliharaan tanamannya, sesuai dengan teknis budidaya tanaman kelapa.

Pasal 4

Jenis bahan pengendalian atau pencegah OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman kelapa ditetapkan dan dipilih sendiri oleh petani/pemilik/pengelola.

Pasal 5

Setiap terjadi serangan atau gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman kelapa diwajibkan kepada petani/pemilik/pengelola untuk segera melakukan gerakan pengendalian.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Kelapa.

BAB IV

PEREMAJAAN

Pasal 7

Petani/pemilik/pengelola yang menguasai tanaman kelapa yang tidak produktif, melaksanakan peremajaan tanamannya.

Pasal 8

(1)Program peremajaan dikoordinasikan oleh Dinas terkait Kabupaten Banyuwangi, serta disesuaikan dengan luas areal tanaman kelapa yang tidak produktif; 5
(2)Program peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peremajaan tanaman kelapa milik masyarakat.

Pasal 9

(1)Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani/pemilik/ Pengelola kebun kelapa dibawah bimbingan teknis Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
(2)Kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petani/pemilik/ Pengelola diberi bantuan dalam bentuk bimbingan teknis, bibit dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Petani/pemilik/pengelola kebun rakyat selanjutnya memelihara tanaman yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1951

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1951

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012