DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Larangan; d. Peran Serta Masyarakat; e. Penyidikan; f. Ketentuan Pidana; g. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah;
c.bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum- minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, makadipandang perlu melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mencegah, melarang dan menindak atas setiap kegiatan dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b danhuruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman beralkohol dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9)
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
14.Peraturan Darah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandungg ethanol.
6.Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
7.Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan atauobat-obatan medis dengan alcohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
8.Obatoplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obata nmedis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efekmabuk atau efek kecanduan.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah
10.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
11.Keramaian umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya yang terjadi dikalangan generasi mudaatau kegiatan masyarakat pada umumnya dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

5 Tujuan dari pengaturan ini adalah :

a.untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di masyarakat di wilayah KabupatenBarito Kuala;
b.untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
c.mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya;
d.memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat.
e.Melarang minuman beralkoholdan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di KabupatenBarito Kuala.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dan/ obat oplosan dan zat adiktif lainnya dalam wilayah hukum daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

a.meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
b.menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
c.membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan
d.menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obatoplosan, minuman oplosan,dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
(3)Segala biaya yang timbul dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibebankan pada APBD Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. 6 Pasal 7 SetiapadanyakeramaianumumPenyelenggaraatauPanitiapenyelenggarawajibmel akukan upaya pencegahanadanyakegiatanpenggunaan minumanberalkohol, obatoplosan, minumanoplosan,dan/atau menghirupatau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatanpenggunaan minumanberalkohol, obatoplosan, minumanoplosan,dan/atau menghirupatau menghisap zat adiktif lainnya.
(2)Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
1. a.melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatansebagaimanadimaksudpada ayat (1).
2. b.menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.
(3)Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang tua dan guru berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya mengkonsumsiminumanberalkohol, obatoplosan, minumanoplosan,dan/atau menghirupatau menghisap zat adiktif lainnya, baikditinjaudariaspekkesehatanfisikdanpsikis, moral, agama, dandariaspekkriminalitas.
(4)Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagai mana maksud ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, Rumah Sakit Umum Daerah, kepolisian, Satuan Polisi Pamong PrajasertaBadanNarkotikaNasional KabupatenBarito Kuala.
(5)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait Kabupaten Barito Kuala.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 9

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik berkordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatanpenggunaan minumanberalkohol, obatoplosan, minumanoplosan,zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 7
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang kegiatan minuman beralkohol, minuman oplosan dan/atau obat oplosan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(1)Setiap orangyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf c dan d, Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancamdengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 11 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati

BAB VI

KETENTUAN PIDANA Pasal 10

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan, Pada tanggal 22 Pebruari 2017 BUPATI BARITO KUALA, H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, H. SUPRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 40. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 21 /2017), 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA I. PENJELASAN UMUM Bahwa peredaran minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis dengan dilakukan pencampuran dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebutdenganobatoplosan, dan perkembangan penyalahgunaan obat-obat medis yang dilakukan dengan cara pen campuran dengan alcohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuka tau yang disebut dengan minuman oplosan, dapat merusak fisik, mental dan dapat menimbulkan kematian di kalangan generasi muda semakin marak. Serta akhir-akhir ini muncul fenomena baru dikalangan generasi muda yang menghirup atau menghisap zat adiktiflainnya berupa lem dengan tujuan dapat memabukkan. Kegiatan penyalahgunaan tersebut dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah. Kondisi pengaturan kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan,dan/atau menghirupatau menghisap zat adiktif lainnya ini memang menimbulkan sebuah keadaan dilematis bagi Pemerintah Daerah. Pada satu sisi pengaturan atas obatoplosandan/atau minuman oplosan ini belum ada rumusan yang pasti jenis-jenis pencampuran yang bagaimana yang dapat menimbulkan efek mabukdankecanduan. Disamping itu tidaklah mudah memberikan sebuah definisi yang lengkap sehingga memberikan kepastian pengertiannya. Namun pada kondisi empiris penggunaan jenis-jenis obatoplosandan/atau minuman oplosan maupun zat adiktif lainnya, khususnya di kalangan generasi muda menunjukan tendensi yang meningkat, dan mempunyai efek yang tidak hanya merusak kepada pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat atas efek negatif bagi si pemakainya. Mengingat pada efek negatifnya, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan atas kegiatan obat oplosan dan/atau minuman oplosan ini, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upayapreventifdan represif, sertamencegahkerusakan moral, psikis dan menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda. 10 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 CukupJelas Pasal 2 CukupJelas Pasal 3 CukupJelas Pasal 4 CukupJelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 CukupJelas Pasal 7 CukupJelas Pasal 8 CukupJelas Pasal 9 CukupJelas Pasal 10 CukupJelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015