Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2014
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
KETENTUAN UMUM ; KOMPONEN PENERIMAAN; PENGELOLAAN PENERIMAAN; PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN
KETENTUAN UMUM ; KOMPONEN PENERIMAAN; PENGELOLAAN PENERIMAAN; PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2
4578);
4578);
4613);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5
BAB II KOMPONEN PENERIMAAN
BAB II
BAB III PENGELOLAAN PENERIMAAN
BAB III
6 BAB IV PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
7 BAB VI PENUTUP
BAB VI
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 BUPATI BARITO UTARA, ttd NADALSYAH Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. FAKHRI FAUZI, MH NIP.19710921 199803 1 004 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA I. UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah diberlakukan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar hukum pemungutan tarif retribusi yang merupakan penerimaan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang mencakup jasa pelayanan dan jasa sarana. Pemungutan tarif retribusi dimaksud seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi atas temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang berkenaan dengan belanja tambahan penghasilan berdasar beban kerja atas jasa medik di RSUD Muara Teweh tidak memiliki dasar hukum dan belum cukup komprehensif sehingga BPK-RI merekomendasikan perlu dibuatkan peraturan daerah baru yang mengatur tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Secara khusus bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, berkualitas dan bertanggung jawab. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) “ Yang dimaksud dikenakan biaya cost handling adalah biaya untuk pengelolaan obat yang dijadikan sebagai keuntungan Rumah Sakit “ 9 Pasal 3 Ayat (1) “ Yang dimaksud dengan petugas pemungut tarif adalah bendaharawan penerimaan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku “. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen