DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; KOMPONEN PENERIMAAN; PENGELOLAAN PENERIMAAN; PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh merupakan salah satu sarana kesehatan di Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pengelolaan penerimaaan retribusi untuk jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;
d.bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2
2. 3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. 4.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4613);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 3
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito utara.
3.Bupati adalah Bupati Barito utara.
4.Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Muara Teweh
5.Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muara Teweh 4
6.Pelayanan kesehatan semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan RSUD Muara Teweh.
7.Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.
8.Tarif adalah biaya penyelengaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan serta penggunaan sarana.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
10.Jasa Sarana dan prasarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Muara Teweh kepada seseorang berupa jasa rumah sakit, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan, radiologi dan lainnya yang tidak mungkin dibeli secara tersendiri oleh penderita), untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik, biaya akomodasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
11.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya
12.Jasa Administrasi adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas kegiatan administrasi yang dilakukan pada saat pendaftaran melalui rawat jalan atau rawat darurat, berlaku sampai kegiatan administrasi di rawat inap. Jasa administrasi ini penggunaannya diatur oleh Rumah Sakit yaitu diperuntukan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit
13.Jasa medik adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14.Jasa Perawatan adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para medis kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15.Jasa Anasthesi adalah jasa pelayanan anasthesi yang diberikan oleh dokter spesialis anasthesi kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16.Jasa Instalasi Farmasi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam mendapat persediaan farmasi.
17.Tindakan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit, meliputi:

a.berdasarkan tingkat kegawatannya, yaitu tindakan medik terencana dan tindakan medik tidak (non) terencana;
b.berdasarkan resiko dan beratnya tindakan /kesulitan, yaitu tindakan kecil, ringan, besar, dan khusus; dan
c.berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medik operatif (Pembedahan) dan non operatif (non pembedahan); 5
1. 18.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
2. 19.Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawatnya di ruangan rawat inap.
3. 20.Visite dokter umum adalah kunjungan dokter umum untuk mengetahui perkembangan pasien yang berada di ruang rawat inap.
4. 21.Instalasi Farmasi adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan fungsi mengelola Perbekalan farmasi.
5. 22.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
6. 23.Cost Handling adalah biaya yang dikenakan kepada pasien atas pelayanan obat.

BAB II

KOMPONEN PENERIMAAN

Pasal 2

(1)Komponen penerimaan biaya pelayanan rumah sakit terdiri atas:
1. a.jasa sarana dan prasarana;
2. b.jasa medik;
3. c.jasa perawatan; dan
4. d.jasa instalasi
(2)Teknis penerimaan bagian RSUD Muara Teweh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
(3)Penyediaan dan pelayanan obat untuk pasien di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dikenakan biaya cost handling sebesar 15% (lima belas per seratus) dari harga modal obat dan alat kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 3

(1)Pengelolaan penerimaan tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dilakukan oleh Rumah Sakit dengan menunjuk petugas pemungut tarif.
(2)Petugas pemungut tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pemungutan, penagihan dan penyetoran pada kas daerah serta melakukan pencatatan untuk setiap transaksi tarif.
(3)Setiap penerimaan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit disetorkan secara bruto ke Kas Daerah oleh petugas pemungutan. 6

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN PENERIMAAN

Pasal 4

(1)Seluruh penerimaan biaya rumah sakit terdiri atas jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan.
(2)Petugas Kesehatan Rumah Sakit yang melakukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit diberikan jasa untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan dalam bentuk jasa medik, jasa paramedik, jasa medical record, dan jasa gizi.
(3)Besaran jasa medik / jasa pelayanan kecuali untuk tindakan bedah/operasi ditetapkan 44% (empat puluh empat per seratus) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan
(4)Besaran jasa medik untuk tindakan bedah/operasi ditetapkan 48% (empat puluh delapan per seratus) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan
(5)Besaran jasa sarana dan prasarana kecuali untuk tindakan bedah/operasi ditetapkan 56% (lima puluh enam per seratus) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah
(6)Besaran jasa sarana dan prasarana untuk tindakan bedah/operasi ditetapkan 52% (lima puluh dua per seratus) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah
(7)Penerimaan jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur sebagai berikut:
1. a.Jasa medik/jasa pelayanan ditetapkan 90% (sembilan puluh per seratus)
2. b.Jasa Administrasi dan manajemen ditetapkan 10% (sepuluh per seratus)
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1.Ketentuan Tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada Lampiran I Pelayanan Kesehatan yang mengatur mengenai tarif tindakan dinyatakan masih berlaku.
2.Ketentuan proporsi jasa pelayanan dan jasa sarana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 BUPATI BARITO UTARA, ttd NADALSYAH Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. FAKHRI FAUZI, MH NIP.19710921 199803 1 004 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA I. UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah diberlakukan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar hukum pemungutan tarif retribusi yang merupakan penerimaan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang mencakup jasa pelayanan dan jasa sarana. Pemungutan tarif retribusi dimaksud seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi atas temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang berkenaan dengan belanja tambahan penghasilan berdasar beban kerja atas jasa medik di RSUD Muara Teweh tidak memiliki dasar hukum dan belum cukup komprehensif sehingga BPK-RI merekomendasikan perlu dibuatkan peraturan daerah baru yang mengatur tentang Pengelolaan Penerimaan Retribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Secara khusus bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, berkualitas dan bertanggung jawab. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) “ Yang dimaksud dikenakan biaya cost handling adalah biaya untuk pengelolaan obat yang dijadikan sebagai keuntungan Rumah Sakit “ 9 Pasal 3 Ayat (1) “ Yang dimaksud dengan petugas pemungut tarif adalah bendaharawan penerimaan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku “. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012