DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; SUBYEK DAN OBYEK ; ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR ; ANGKUTAN BARANG UMUM ; TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM; ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA; TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA; ANGKUTAN BARANG KHUSUS ; TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS ; ANGKUTAN PETI KEMAS ; TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS ; ANGKUTAN ALAT BERAT ; TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT ; OPERASIONAL ALAT BERAT ; KETENTUAN IZIN ; PENGENDALIAN; KETENTUAN PENYIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );
3.Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN ANGKUTAN BARANG DAN PENGOPERASIAN ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10.Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11.Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
12.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13.Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menahan jalan.
14.Barang umum adalah setiap barang atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
15.Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaanya, merupakan bahaya terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16.Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
17.Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah- pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
18.Pengangkutan dan pendaratan alat berat adalah pemindahan alat berat dari tempat asal ke tempat tujuan dengan alat angkut kapal atau mobil barang dan diturunkan di tempat tujuan. 4
19.Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
20.Pengangkut barang berbahaya adalah orang atau bahan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
21.Peti Kemas adalah peti kemas sesuai International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
22.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

(1)Subyek adalah setiap orang dan atau badan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan barang dan bongkar muat barang.
(2)Obyek adalah setiap kegiatan pengangkutan barang dan bongkar muat barang.

BAB III

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1)Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan mobil barang.
(2)Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.barang umum; dan
2. b.bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
(3)Setiap pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkat tidak melebihi daya angkut kendaraannya.
(4)Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
2. b.tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
3. c.barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.

Pasal 4

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan/atau lintas batas negara.

BAB IV

ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 5

Setiap pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan kendaraan umum. 5

Pasal 6

Pelayanan angkutan barang mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

a.prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
b.tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan
c.dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan barang umum wajib memiliki rekomendasi angkutan barang umum dari Kepala Dinas.
(2)Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. a.surat permohonan;
2. b.fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
3. c.fotocopy Buku Uji yang masih berlaku;
4. d.fotocopy Surat Izin Mengemudi pengemudi; dan
5. e.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengemudi.
(3)Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi :
1. a.nama perusahaan harus jelas, melekat pada kendaraan disamping kiri dan kanan; dan
2. b.jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan yang menaikkan dan/atau menurunkan barang umum wajib memenuhi ketentuan :

a.dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
b.pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya wajib ditutup terpal atau bahan sejenis dan ikat dengan kuat; dan
c.setiap pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya dilarang mengotori badan jalan.

Pasal 9

(1)Muatan yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter.
(2)Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter, harus diberi tanda ujung muatan yang dapat memantul cahaya.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012