DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 2 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
7.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4
9.Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPW/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah wilayah/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10.Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah/musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah Partai Politik.
11.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Pasal 2

(1)Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bermaksud untuk membantu penguatan sistem kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
(3)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pemilihan umum periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berikutnya.
(4)Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.
(5)Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya. 5
(6)Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 4

(1)Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 5

(1)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp1.806,00 (seribu delapan ratus enam rupiah) per suara sah.
(2)Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
(4)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)DPD/DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain. 6
(3)Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik, serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU Kabupaten;
4. d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
7. g.surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
(4)Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.
(5)Format pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
4. d.Inspektorat Daerah; dan
5. e.KPU Kabupaten.
(4)Pembentukan Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010