DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Bagi Hasil Keuntungan, Pertanggungjawaban, Divestasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Aceh adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah: bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu pemegang saham pada PT. Bank Aceh dalam bentuk penyertaan modal untuk meningkatkan perekonomian daerah: bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan serta dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu membentuk Ganun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perseroan Terbatas Bank Aceh, BIREVEN Cc. 2 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): | | | | 3 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 . Nomor 754), 15. 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh: Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Menetapkan

Menetapkan dan - BUPATI BIREUEN MEMUTUSKAN : OANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. | Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten. Bupati adalah Bupati Bireuen. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. 10. 11. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Aceh. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H, 4 Nomor 55 Tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akte Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen. 13, Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Aceh adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.

Pasal 3

(1)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaen Bireuen: kepada PT. Bank Aceh untuk :
1. a.meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan perkreditan bank:
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bieuen melalui pendapatan/perolehan deviden: dan Cc. meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada PT. Bank Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada keuntungan.

BAB IL

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh dalam bentuk kepemilikan saham. | 5 6
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Aceh ditetapkan sebesar Rp.19.968.840.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah disetor sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 18.768.840.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). |
(4)Selisih penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat
(2)dan ayat (3) pada PT. Bank Aceh adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Bireuen berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham dari PT. Bank Aceh setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

BAGI HASIL KEUNTUNGAN |

Pasal 6

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah “— Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Aceh berupa deviden menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(3)PT. Bank Aceh wajib mengalokasikan sebahagian laba bersih untuk dana Coorperate Social Responcibility (CSR) bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK setiap Tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB V

DIVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh.
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati selaku pemegang saham melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank Aceh sebagai penerima penyertaan modal daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

(1)Direksi wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999