DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah berupa perumda bojonegoro pangan mandiri. memuat antara lain: ketentuan umum; pendirian dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar dam modal disetor; sumber modal; penyertaan modal; organ perusahaan; KPM; dewan pengawas; direksi; satuan pengawas internal; komite audit; dan komite lainnya; penggunaan laba; evaluasi; perubahan bentuk; kepailitan; penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; pembinaan dan pengawasan; ketentuan umum.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur serta untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang usaha sebagai penyedia, pengolah, distributor, dan retailer pada sektor pertanian yang dapat bersinergi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa agar dapat mendorong munculnya peningkatan nilai dari pengelolaan hasil pertanian dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, utamanya bagi masyarakat pedesaan;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. 9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAHBOJONEGORO PANGANMANDIRI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam hal-hal tertentu menjalankan tugas Kepala Daerah sebagaimana telah diatur oleh undang- undang tentang Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. /
7.Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
12.Direksi adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
14.Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan pihak ketiga untuk bersama-sama me1akukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
15.Pegawai adalah Pegawai Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
16.Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.
17.Rencana Bisnis adalah waktu 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut rincian kegiatan dengan jangka RKAadalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

BAB II

PENDIRIANDANTEMPATKEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 3

(I) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro

(2)Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bojonegoro dan dapat melakukan usaha di luar Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka pengembangan usaha dan pertimbangan efektifitas dan efesiensi, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat membuka cabang atau unit us aha di tempat lain sesuai kegiatan usahanya. BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 4 Maksud didirikan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir untuk menjamin penyerapan hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan didirikan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danj'atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)melalui dividen Badan Usaha Milik Daerah;
d.meningkatkan penyerapan hasil pertanian bekerja sama dengan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, Koperasi dan BUM Desa dan program lainnya yang selaras dengan tujuan BUMD;
e.menjaga ketersediaan pangan di Daerah;
f.menjaga kestabilan ketersediaan, kelanearan distribusi dan keterjangkuan harga bahan pangan di Daerah;
g.menjaga stabilitas nilai tukar petani; dan
h.menjaga kualitas dan keamanan pangan di Daerah. BABIV KEGIATAN USAHA Pasal 6

(1)Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bergerak dalam kegiatan usaha:
1. a.membangun, menyelenggarakan, dan mengelola area produksi bahan pangan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan pangan;
2. b.menyelenggarakan perdagangan umum bahan pangan dan sarana produksi pertanian, perdagangan antar daerah atau antar pulau termasuk ekspor dan irnpor;
3. e.membangun, menyelenggarakan, dan mengelola industri pengolahan berbasis bahan pangan; dan
4. d.mernbangun, menyelenggarakan, dan mengelola pergudangan bahan pangan.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan KPM.

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan sendiri danJatau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(2)Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, danJ atau dengan pihak lain.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk optimalisasi program-program terkait pemasaran hasil pertanian, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG)Kabupaten Bojonegoro danJatau BUMN, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),Koperasi, dan BUM Desa. BABV JANGKA W AKTU BERDIRI Pasal 9 Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. BABVI MODAL

(1)Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah Rp. 25.508.718.227,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sejumlah Rp.12.754.359.114,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
(3)Modal dasar yang belum disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, dapat disetor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah.
(2)Sumber modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman; dan
3. c.sumber modallainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari :
1. a.APBD;danjatau
2. b.konversi dari pinjaman. - 8 - ..
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.DaerahJ APBD;
2. b.BUMDlainnya; danJatau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
(6)Modal BUMDyang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
(1)Penyertaan modal Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah . dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan us aha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan RKAPerumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
3. c.rapat luar biasa.
(1)KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
(2)KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sarna;
4. d.investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan Iatau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
  1. 1.pengesahan laporan tahunan;
9. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 17

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajemen Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; danl atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri secara melawan hukum.

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD lain dan I atau anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
2. b.pensiunan pegawai BUMD;
3. c.mantan Direksi BUMD;atau
4. d.profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
(5)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memiliki hubungan bisnis dan/ atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Direksi dan KPM.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019