DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RJJ paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 l.

Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahunl994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .... , Tambahan Lembara.n Republik Indonesia Nomor.... )
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun !2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ( ·-- ,· ' \ .. _./:

Menetapkan

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peruabahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIOLANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR MEMUSTUKAN: RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Berupa Laporan Keuangan memuat : t
1. h.Laporan Realisasi anggaran
2. i.Neraca;
3. j.Laporan Ams Kas;
4. k.Laporan Operasional;
  1. 1.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
5. m.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
6. n.Catatan Atas Laporan Keuangan
(2). Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah:

Pasal 2

Laporan Realisai anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

d.Pendapatan Rp. 587.305.360.416,40 Rp. 586.339.450.393.00e. Belanja Surplus/defisit Rp. 965.910.023.00
f.Pembiayaan Penerimaan Rp. 14.148.404.150,00 Rp. 3. 717 .500.590,00Pengeluaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Rp, 10.430.903.560,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

(7)Selisih anggaran pendapatan dengan realisai pendapatan sejumlah RpS0.335.550.456,00 dengan rincian sebagai berikut : c, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 637.640.910.872,00
1. d.Realisasi Rp. 587.305.360.416,40 Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.335.550.455,60
(8)Selisih anggaran belanja dengan realisai belanja sejumlah Rp65.500.436.795,46 dengan rincian terdiri dari:
1. d.Realisasi Rp.651.389.887.188.46 Rp.586.339.450.393.00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 65.500.436.795.46
2. c.Anggaran belanja setelah perubahan t --------------------------
(9)Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 15:164.886.339.89 dengan rincian sebagai berikut:
1. d.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. {14.198.976.316.46)
2. e.Realisasi Rp. 965.910.023.40
3. f.Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.164.886.339.89 ( 10) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.946.225.061.46 dengan rincian sebagai berikut ; c, Angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.18.094.629.211.46 d, Realisasi Rp. 14.148.404.150.00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.946.225.061.46 (11} Selisih anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl78.152.305.00. dengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.717.500.590.00 Rp. 178.152.305.00 (_i
4. b.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.895.652.895.00
5. b.Realisai
(12)Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 11.396.813.383.40 dengan rincian sebagai berikut :
1. c.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 0 d, Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.396.813.583.40 Rp. l 1.396.813.383.40 Pasal. 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
2. e.Jumlah kewajiban Rp.866.747.246.220.65 Rp. 38.938.715.971.00 Rp. 827 .808.530.249.65
3. d.Jumlah aset
4. f.Jumlah ekuita.s dana

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

g.Saldo kas awal per 1 januari tahun 2016 Rp. 14.228.444.526.00
h.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 205.367.530.819.40 ------·------------------
i.Anls kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (208.119.121.386.00)
j.Anls kas dari aktivitas pembiaya Rp.
k.Arus kas dari aktivitas non keuangan Rp.
1. 1.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 11.468.978.135.40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: KEGIATANOPERASIONAL

c.Pendapatan - LO Rp. 598.258.840.672.40 Rp. 492.155.904.370.93d. Beban Surplus/defisit dari operasi Rp. 106.102.936.301.47 KEGIATANNON OPERASIONAL
c.Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 7.389.853.38.00 d, Surplus/defusit sebelum pos luar biasa Rp. 106.110.326.154.85 POS LUARBIASA
c.Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. 0
d.Surplus/defisit-LO Rp. 106.110.326.154.85

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t' \ \. - <

e.Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2016 Rp. 14.198.976.316.46
f.Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 14.148.404.150.00 Sub Total Rp. 50.572.166.46
g.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)
h.Saldo anggaran lebih akhir Rp. 11.396.813.583.40 Rp. 11.396.813.583.40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t --------·----- r------

e.Ekuitas awal Rp. 543.542.578.578.28
f.Surplus/defisit-LO Rp. 106.110.326.154.85
g.Koreksi ekuitas lainnya Rp. 178.155.625.516.52
h.Ekuitas akhir Rp. 827.808.530.249.65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

h.Lampiran I Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,pendapata,belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran 1.5 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran 1.6 Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran 1.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
i.Lampiran II Neraca
j.Lampiran III Laporan Arus Kas
k.Lampiran rv Laporan Operasional t I. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
m.Lampiran IV Laporan Perubaban Ekuitas
n.Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RJJ paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 l.

Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahunl994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .... , Tambahan Lembara.n Republik Indonesia Nomor.... )
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun !2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ( ·-- ,· ' \ .. _./:

Menetapkan

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peruabahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIOLANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR MEMUSTUKAN: RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Berupa Laporan Keuangan memuat : t
1. h.Laporan Realisasi anggaran
2. i.Neraca;
3. j.Laporan Ams Kas;
4. k.Laporan Operasional;
  1. 1.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
5. m.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
6. n.Catatan Atas Laporan Keuangan
(2). Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah:

Pasal 2

Laporan Realisai anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

d.Pendapatan Rp. 587.305.360.416,40 Rp. 586.339.450.393.00e. Belanja Surplus/defisit Rp. 965.910.023.00
f.Pembiayaan Penerimaan Rp. 14.148.404.150,00 Rp. 3. 717 .500.590,00Pengeluaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Rp, 10.430.903.560,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

(7)Selisih anggaran pendapatan dengan realisai pendapatan sejumlah RpS0.335.550.456,00 dengan rincian sebagai berikut : c, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 637.640.910.872,00
1. d.Realisasi Rp. 587.305.360.416,40 Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.335.550.455,60
(8)Selisih anggaran belanja dengan realisai belanja sejumlah Rp65.500.436.795,46 dengan rincian terdiri dari:
1. d.Realisasi Rp.651.389.887.188.46 Rp.586.339.450.393.00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 65.500.436.795.46
2. c.Anggaran belanja setelah perubahan t --------------------------
(9)Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 15:164.886.339.89 dengan rincian sebagai berikut:
1. d.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. {14.198.976.316.46)
2. e.Realisasi Rp. 965.910.023.40
3. f.Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.164.886.339.89 ( 10) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.946.225.061.46 dengan rincian sebagai berikut ; c, Angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.18.094.629.211.46 d, Realisasi Rp. 14.148.404.150.00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.946.225.061.46 (11} Selisih anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl78.152.305.00. dengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.717.500.590.00 Rp. 178.152.305.00 (_i
4. b.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.895.652.895.00
5. b.Realisai
(12)Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 11.396.813.383.40 dengan rincian sebagai berikut :
1. c.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 0 d, Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.396.813.583.40 Rp. l 1.396.813.383.40 Pasal. 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
2. e.Jumlah kewajiban Rp.866.747.246.220.65 Rp. 38.938.715.971.00 Rp. 827 .808.530.249.65
3. d.Jumlah aset
4. f.Jumlah ekuita.s dana

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

g.Saldo kas awal per 1 januari tahun 2016 Rp. 14.228.444.526.00
h.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 205.367.530.819.40 ------·------------------
i.Anls kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (208.119.121.386.00)
j.Anls kas dari aktivitas pembiaya Rp.
k.Arus kas dari aktivitas non keuangan Rp.
1. 1.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 11.468.978.135.40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: KEGIATANOPERASIONAL

c.Pendapatan - LO Rp. 598.258.840.672.40 Rp. 492.155.904.370.93d. Beban Surplus/defisit dari operasi Rp. 106.102.936.301.47 KEGIATANNON OPERASIONAL
c.Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 7.389.853.38.00 d, Surplus/defusit sebelum pos luar biasa Rp. 106.110.326.154.85 POS LUARBIASA
c.Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. 0
d.Surplus/defisit-LO Rp. 106.110.326.154.85

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t' \ \. - <

e.Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2016 Rp. 14.198.976.316.46
f.Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 14.148.404.150.00 Sub Total Rp. 50.572.166.46
g.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)
h.Saldo anggaran lebih akhir Rp. 11.396.813.583.40 Rp. 11.396.813.583.40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t --------·----- r------

e.Ekuitas awal Rp. 543.542.578.578.28
f.Surplus/defisit-LO Rp. 106.110.326.154.85
g.Koreksi ekuitas lainnya Rp. 178.155.625.516.52
h.Ekuitas akhir Rp. 827.808.530.249.65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

h.Lampiran I Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,pendapata,belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran 1.5 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran 1.6 Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran 1.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
i.Lampiran II Neraca
j.Lampiran III Laporan Arus Kas
k.Lampiran rv Laporan Operasional t I. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
m.Lampiran IV Laporan Perubaban Ekuitas
n.Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005