Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 l.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
( ·-- ,· ' \ .. _./:
Menetapkan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
(1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Berupa Laporan Keuangan memuat : t
(2). Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah:
Laporan Realisai anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:
Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
c, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 637.640.910.872,00
c, Angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.18.094.629.211.46 d, Realisasi Rp. 14.148.404.150.00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.946.225.061.46 (11} Selisih anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl78.152.305.00. dengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.717.500.590.00 Rp. 178.152.305.00 (_i
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: KEGIATANOPERASIONAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t' \ \. - <
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: t --------·----- r------
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini
Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran 1.5 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran 1.6 Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran 1.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen