DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonom:i Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah pendapatan daerah;
b.bahwa usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lernbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790};
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tamba.:1~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286Y NOMOR 2 TAHUN 2016 MONGONDOW UTARA PROVINSI SULA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4783);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA dan BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARAKEPADAPT. BANKSULUTGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan/·

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah setiap usaha dalam menyertakan atau memanfaatkan modal Daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank SulutGo dengan mendapat imbalan/jasa tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian serta kesejateraan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pembelian saham;
2. b.penyediaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha;dan
3. c.kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha dengan PT. Bank SulutGo.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kekayaan daerah yang dipisabka~

BAB IV

SUMBERDANBESARNYAPENYERTAANMODAL

Pasal 4

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowUtara Kepada PT. Bank SulutGo bersumber dari APBDKabupaten Bolaang MongondowUtara dengan pertimbangan APBD tahun berkenaan dalam posisi surplus.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun kepada PT. Bank SulutGo, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang kemuclian clitetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Peraturan Daerah ten tang Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV TATACARAPENYERTAANMODAL

Pasal 6

(1)Untuk melakukan pembelian saham pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, perlu clisediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Sebelum melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bank SulutGo perlu menyampaikan jenis dan harga saham per lembar yang akan clijual.
(3)Dalam pelaksanaan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksuy.

Pasal 7

( 1) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha kepada PT. Bank SulutGo ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD. {2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap tanah dan/ atau bangunan tempat usaha.

(3)Penilaian dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinilai dengan uang.
(4)Untuk melakukan penilaian terhadap tanah atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. {5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyertaan modal dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam hal penyertaan modal daerah kepada Pr. Bank SulutGo, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melaksanakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Sebelum melaksanakan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan penilaian atas barang daerah (barang bergerak maupun tidak bergerak), yang menjadi obyek kontrak dimaksud.
(3)Penilaian atas barang (baik bergerak maupun barang tidak begerak) harus dinilai dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 9

Bagian laba hasil usaha penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas Daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada Bupati melalui Dinas PPKAD untuk dimasukan dalam APBD tahun berikutnyy. BAB VII PEMBINAANDANPENGAWASAN

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonom:i Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah pendapatan daerah;
b.bahwa usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl 945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lernbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790};
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tamba.:1~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286Y NOMOR 2 TAHUN 2016 MONGONDOW UTARA PROVINSI SULA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4783);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA dan BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPENYERTAANMODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARAKEPADAPT. BANKSULUTGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan/·

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah setiap usaha dalam menyertakan atau memanfaatkan modal Daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank SulutGo dengan mendapat imbalan/jasa tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian serta kesejateraan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pembelian saham;
2. b.penyediaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha;dan
3. c.kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha dengan PT. Bank SulutGo.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kekayaan daerah yang dipisabka~

BAB IV

SUMBERDANBESARNYAPENYERTAANMODAL

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun kepada PT. Bank SulutGo, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang kemuclian clitetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Peraturan Daerah ten tang Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV TATACARAPENYERTAANMODAL

Pasal 6

(1)Untuk melakukan pembelian saham pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, perlu clisediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Sebelum melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bank SulutGo perlu menyampaikan jenis dan harga saham per lembar yang akan clijual.
(3)Dalam pelaksanaan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksuy.

Pasal 7

(3)Penilaian dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinilai dengan uang.
(4)Untuk melakukan penilaian terhadap tanah atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. {5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyertaan modal dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam hal penyertaan modal daerah kepada Pr. Bank SulutGo, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melaksanakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Sebelum melaksanakan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan penilaian atas barang daerah (barang bergerak maupun tidak bergerak), yang menjadi obyek kontrak dimaksud.
(3)Penilaian atas barang (baik bergerak maupun barang tidak begerak) harus dinilai dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008