Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2007
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
Mengingat ... Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas cakupan wilayah:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Kedua Batas Wilayah
Bagian ... Bagian Ketiga Ibu Kota
Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkedudukan di Boroko. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III
BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
BAB IV
Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dokumen