DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi; 3. Tata Cara Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 5. Struktur Besarnya Tarif Retribusi; 6. Wilayah Pemungutan; 7. Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; 8. Sanksi Administrasi; 9. Tata Cara Penagihan Retribusi; 10. Keberatan; 11. Pengembalian Kelebihan Retribusi; 12. Kadaluwarsa Penagihan; 13. Pengawasan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pelayanan penggunaan tempat rekreasi dan olahraga diperlukan ketersediaan dana yang memadai;
c.bahwa dalam pengelolaan tempat. rekreasi dan olahraga tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentu kretribusi yang diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan • Olahraga; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Ten tang PembentukanKabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahany • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I • Tahun Menjadi/-
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); IL.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 IO Tentang Tata Cara Pemberian Intsentif dan Pemanfaatan lnsentif Pemun gutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang 12. • • 2 8 0 • Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Ka bu paten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Dacrah Kabupaten Bombana. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6.Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan fasilitas olahraga dan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7.Gedung Olah Raga (GOR) adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.Stadion adalah lapangan sepak bola beserta semua fasilitas pendukung yang ada didalamnya yang dimiliki dan dike lo la oleh Pemerintah Daerah.
9.Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan wisata yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. JO. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu. 11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 3 I •
12.Surat Ketctapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objekdan Subjek Retribusi, penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. BABII NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
(2)Obyek Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(3)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

• (!) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunjungi dan menggunakan tempat rekreasi dan fasilitas olahraga;

(2)Wajib rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa __,. _ Usaha. y 4 0 •

BAB ILL

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis tempat rekreasi danolahraga, fasilitas pelayanan, clan jangka waktu penggunaan fasilitas olahraga. BABIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 7

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah keuntungan yang diperoleh apabila jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi dengan harga pasar. BABV STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan;
(2)Besamya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : A. KAWASAN PARIWISATA PANTAI TANJUNG TABAKO 1) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
1. a.Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2. b.Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
3. a.Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai b.Ban-ban Rp.5000 (Lima ribuh Rupiah) per sekali pakai
4. c.Sampan wisata Rp. 10.000,- (sepuluh ribuh rupiah) per sekali pakai
5. d.Buang Air Kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
6. e.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai_.
7. f.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai 5 I • • 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per M2 /hari B. KAWASAN PARIWISATA GUA WATU BURI 1) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Parkir:
8. a.Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
9. b.Kendaraan roda 4, bus/ truk Rp.5000,- per sekali parkir 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
10. a.Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai
11. b.Buang Air Kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
12. c.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
13. d.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai
  1. 4.Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha Sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per M/hari C. KAWASAN PARIWISATA DESA WISATA TANGKENO 1) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
14. a.Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
15. b.Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
16. a.Gazebo Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai
17. b.Buang Air Kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
18. c.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
19. d.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M?/hari 5) Penggunaan Lokasi Perkemahan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per M/hari D. KAWASAN PARIWISATA PULAU SAGORI l) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
20. a.Gazebo Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali pakai 6 • • •
21. b.Ban-ban Rp.5000 (Lima ribu Rupiah) per sekali pakai
22. c.Sampan wisata Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali pakai
23. d.Buang Air Kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
24. e.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
25. f.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai 3) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per meter/hari E. KAWASAN PARIWISATA AIR TERJUN BALA SARI 1) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
26. a.Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
27. b.Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
28. a.Gazebo Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali pakai
29. b.Buang Air Kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
30. c.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
31. d.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per M2 /hari F. KAWASAN PARIWISATA DESA ADAT HUKAEA 1) Masuk kawasan pariwisata : Sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per orang sekali masuk 2) Penggunaan Fasilitas Parkir :
32. a.Sepeda Motor Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
33. b.Kendaraan roda 4, bus/truk Rp.5000,- per sekali parkir 3) Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata :
34. a.Gazebo Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali pakai
35. b.Buang Air Kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) per sekali pakai
36. c.Buang Air Besar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per sekali pakai
37. d.Mandi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali pakai 4) Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per M/hari 5) Penggunaan Lokasi Perkemahan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per • M/hari 7 I • • G. FASILITAS OLAH RAGA - T,;bune Rp. 100.000/jam. - Lampu sorot Rp. 150.000/jam. - Lapangan Rp. 100.000/jam. - Megapon Rp. 20.000/jam - Pemakaian arus listrik sampai dcngan 20.000 Watt Rp.20.000/jam - Pemakaian arus listrik di atas 20.000 Watt Rp. 30.000/jam - Lintasan atletik Rp. 50.000/jam - Gedung Olah Raga Rp. 500.000/hari - Lapangan Volly Ball Rp.10.000/jam - Lapangan Bulu Tangkis Rp. 10.000/jam - Lapangan Putsal Rp. 50.000/jam - Lapangan Tenis Rp. 15.000/jam
(3)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau palinglama 3(tiga) tahun sekali.
(4)peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembanganperekonomian Kabupaten Bombana.
(5)Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkandenganPeraturan Bupati. H. FASILITAS PARIWISATA EKS. MTQ • Banana Boat Sampan/mesin Rp. 75.000/sekali pakai (satu orang) Rp. 100.000/sekali pakai

BAB VI

WILAY AH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah tempat rekreasi dantempat olahraga yang berada dalam wilayah Kabupaten Bombana. BABVII PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012