DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan mengenai kebersihan; keindahan; larangan; pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan penghargaan; penyidikan serta ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Visi Kabupaten Bombana sebagai Daerah yang menjunjung tinggi kedisiplinan, ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Menimbang TENTANG PENYELENGGARAANKETERTIBAN,KEBERSIHANDANKEINDAHAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBOMBANA, PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA NOMORS. TAHUN2017 SUPATI SOMSANA PROVINSISULAWESITENGGARA ..
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana l telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undr 2 ~
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar an Negara Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013- 2033; i
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahu 2011 tentang Bangunan Gedung; ! /
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
22.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2012 Nomor 188)
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539); Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 ten tang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati Bombana.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8.Badan Hukum adalah suatu badan/ lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
9.Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
10.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana.
11.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah
12.Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang- ~ undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah. I 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA 5

13.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
14.Kebersihan adalah lingkungan kabupaten yang bersih dari pencemaran udara pencemaran air dan sampah
15.Keindahan adalah keadaan lingkungan kabupaten yang nyaman, estetik dan proporsional
16.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, ter masuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain
17.Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/ atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18.Baku mutu errusi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukan ke dalam lingkungan.
19.Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Tuna Wisma dan Wanita Tuna Susila.
20.Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balasjasa serta mengganggu ketertiban umum.
21.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam
22.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau yang berbentuk padat.
23.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
25.Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
26.Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
27.Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah. ~
28.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari seti;J persil dan memindahkan ke TPS. / I
29.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
30.Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
31.Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan am.bang pengamannya
32.Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
33.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
34.Babu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai am.bangpengaman jalan.
35.Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, janngan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
36.Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
37.Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
38.Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/ atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
39.Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAMmaupun sumber lainnya.
40.Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
41.Air Tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
42.Jaringan Air Kotor adalah saluran pembuangan air kotor rumah tangga.
43.Tangki septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
44.Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan.
45.Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
46.Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputit rumah gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejen/ 61',

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Kabu paten dan Jal~ ==. . .
(2)Kewajibanpemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mehputi :
1. a.Trotoar;
2. b.Lajur Sepeda;
3. c.Tempat penyeberangan Jalan;
4. d.Halte; dan/ atau
5. e.Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan usia lanjut.
(3)Pembangunan fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan ~gkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditetapkan ~ dalamAPBD;
(4)Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keadaan keuangan daerah. ! , 7 !/ Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
2. b.Tertib Lingkungan;
3. c.Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
4. d.Tertib Penghuni Bangunan;
5. e.Tertib Tuna Sosial.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah

Pasal 2

48.Sumber air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
49.Angkutan Umum adalah Angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis Daerah, Bis Antar Daerah, Taksi, Angkutan Daerah, Angkutan Antar Daerah atau Angkutan lainnya.
50.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum. 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
(2)Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan ~ melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air. I /

BAB II

KETERTIBAN 4 7. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.

Pasal 9

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air PemerintahDalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau Kegiatan yang menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/ atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/ atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat menggangu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban, meliputi:
1. a.Penggunaan jalur lalu lintas;
2. b.Trotoar dan bahu jalan;
3. c.Melindungi kualitas jalan;
4. d.Mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder;
5. e.Jalur hijau dan jalur hijau jalan;
6. f.Jembatan dan penyeberangan orang; serta
7. g.Fasilitas Umum.
(3)Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

Pasal 5

9 pelatihan dan ~ I J Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

a.Tuna sosial, yang tidak memiliki surat-surat kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Tuna susila yang berkeliaran di fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat- tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013