DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan dibahas mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi,wewenang, hak dan kewajiban, susunan organisasi, eselonisasi jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional, tata kerja, kerjasama dan koordinasi, pembinaan, pembiayaan dan jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa menunjuk melaksanakan ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa menunjuk melaksanakan ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang : a. bahwa menunjuk melaksanakan ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 47 Tahun 1969) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- 2 Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun `2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. 14.Peraturan Pemerintah omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah; 3
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
17. 18.Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL dan BUPATI BOVEN DIGOEL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4.Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
7.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah Satpol PP dan Linmas Kabupaten Boven Digoel;
8.Satpol PP dan Linmas adalah bagian perangkat pemerintah daerah dalam Penegakan PERDA dan Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
9.Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah anggota Satpol PP dan Linmas sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan PERDA dan Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
10.Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
11.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat; 4
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
b.pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
d.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan lembaga dan aparatur terkait;
f.pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
g.pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
i.Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 5

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja dan Linmas berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b.menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

1) Polisi Pamong Praja dan Linmas mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) Polisi Pamong Praja dan Linmas dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja dan Linmas, wajib :

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
c.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.melaporkan kepada Kepolisian Negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
e.menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah Tipe B;
(2)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, terdiri dari: 6
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketertiban dan Ketentraman Mayarakat;
4. d.Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
5. e.Seksi Sumber Daya Aparatur dan Penyuluh;
6. f.Seksi Perlindungan Masyarakat;
7. g.Kelompok Jabatan fungsional.
(3)Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas sebagaimana tercantum pada Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008