(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 32, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 47 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 67, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SULISTIA WIDARTI.SH Pembina / IVa Nip.19650930 1998032 001 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 79A menyatakan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 Sifat sangat segera, Hal Larangan Pungutan Uang dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada angka 6, yang menerangkan bahwa “Larangan pemungutan biaya telah dipertegas dan diperluas melalui amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan kependudukan. Dengan demikian apabila masih ada pihak-pihak atau oknum yang masih memungut biaya dalam pelayanan administrasi kependudukan, berarti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu segera menghapus ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09