DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo. Ketentuan tersebut adalah Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf terkait penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah dan pelunasan piutang negara pada PDAM kepada Pemerintah Pusat, dengan cara Hibah Non Kas kepada Pemerintah Daerah; serta Ketentuan Pasal 3 terkait perincian besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Bungo

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa .......2
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAMdan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/ atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/ atau BUMDdalam Penyelenggaraan SPAM;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan daerah; Menimbang BUPATI BUNGO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ,<J KABUPATEN BUNGO TENT ANG NOMOR 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO BUPATIBUNGO PROVINS! JAMBI
1. 7.Undang ..... 3

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo; Mengingat

16.Peraturan 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); '
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 3046); Ketenruan Pasa; 2 aya (1) ditambahkan 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 2 oerounyi sebagai beri rut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATENBUNGO MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATIBUNGO
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 9);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembanguan Daerah pada PDAM;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Min um;
16.Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330); Pasal II 6 (-) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (31 Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD dan untuk tahun pertama ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). (21 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, clilaksanakan mulai tahun anggaran 2014.

b.Sebesar Rp.6.043.615.027,73 (enam milyar empat puluh tigajuta enam ratus lima belas ribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan penyertaan modal kas.

Pasal 3

( 1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.55.948.495.742,97 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian:

a.Sebesar Rp.49.904.880.715,24 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima belas koma dua puluh empat rupiah), merupakan penyertaan modal non kas. - Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. ( ) Penyertaan modal pada PDAMbertujuan untuk:
a.meningkatkan kinerja keuangan PDAM (likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas);
b.meningkatkan pelayanan air bersih dan/ atau air minum kepada masyarakat;
c.investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
e.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
f.penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah;
g.pelunasan piutang negara pada PDAM kepada Pemerintah Pusat, dengan cara Hibah Non Kas kepada Pemerintah Daerah;

Pasal 2

-~- I ' RAHMAD HARIJADI, S.H. _;JP. 19660910 199303 1 004 Salinan sesuai dengan aslinya . "OREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINS! JAMBI _ ·oMOR 2-1/2016 :.c.EMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 2 H. RIDWAN IS ttd :EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO Diundangkan di Muara Bungo oada tanggal 7 September 2016 H. MASHURI ttd BUPATI BUNGO, Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 7 September 2016 .-.. gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014