DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan; Tugas dan Fungsi; Hak dan Kewajiban Anggota; Kepengurusan; Sumber Dana; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penaataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
1. 2.Undang…….2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10.Peraturan….3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO Dan BUPATI BUNGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan RT/RW adalah :

a.memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
b.sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau dengan Instansi pemerintah lainnya;
c.sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
e.membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan RT/RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dan Rio dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat. BAB…….5

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, DAN PENGGABUNGAN

Pasal 4

(1)Di kelurahan dibentuk RT dan RW.
(2)Di Dusun dibentuk RT.
(3)Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
(4)pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah/Rio melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

(1)Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
(2)Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 6

(1)RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah melalui ketua RW di wilayah kelurahan dan dikonsultasikan kepada Rio di wilayah Dusun.
(2)RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio.
(4)Keputusan Lurah/Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 7

(1)RT dalam satu kelurahan/Dusun dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2)RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(3)Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
(4)Pemecahan……6
(4)Pemecahan atau penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT atau RW.

Pasal 8

(1)Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW/Rio.
(2)Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari peserta Rapat RT tersebut.
(3)Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio.
(4)Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
(2)Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
(3)Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(4)Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.

Pasal 10

(1)Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW/Dusun, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu kelurahan.
(2)Penggabungan RT dalam satu Dusun dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat Dusun.
(3)Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
(4)Penggabungan RT dalam RW yang berbeda, dilaksanakan melalui rapat masing-masing yang akan digabung, dilanjutkan dengan rapat RW terkait, kemudian dirapatkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah.
(5)Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2, (3) dan (4) atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Rio yang selanjutnya disahkan Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011