DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan Bab IV Staf Ahli Bab V Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktural Organisasi Sekretariat DPRD Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Salinan Bagian Hukum Setda Buton Selatan…….2015…………………. 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Kabupaten Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan ;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan, Dinas Kabupaten Buton Selatan dan Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan ;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
8.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
9.Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
10.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buton Selatan ;
13.Dinas Kabupaten Buton Selatan adalah Dinas Kabupaten Buton Selatan ;
14.Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan adalah Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

(1)Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan ;
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
(2)Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
(3)Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d.pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah ;
3. c.Bagian ;
4. d.Sub Bagian ;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. b.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Bagian Hukum;
4. d.Bagian Administrasi Pembangunan;
5. e.Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. f.Bagian Humas, Protokol dan PDE;
7. g.Bagian Keuangan;
8. h.Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
9. i.Bagian Umum dan Perlengkapan.
(4)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembinaan di bidang kemasyarakatan, serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. b.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Bagian Hukum.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

(1)Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
2. b.Sub Bagian Penataan Daerah, Evaluasi Kinerja Daerah dan Pertanahan ;
3. c.Sub Bagian Ketertiban, Tata Usaha dan Penanggulangan Bencana.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.

Pasal 9

(1)Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
2. b.Sub Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Sosial, Bina Kesehatan dan KB;
3. c.Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014