DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini menjelaskan tentang PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
1. a.Pemakaian Tanah;
2. b.Pemakaian Bangunan;
3. c.Pemakaian Alat-alat Berat;
4. d.Pemakaian Alat-alat Laboratorium (Pengujian Bahan);
5. e.Pemakaian Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna;
6. f.Pemakaian Stadion Olahraga/Lapangan Olahraga Terbuka;
7. g.Pemakaian Lapang Tenis Indoor;
8. h.Pemakaian Gedung Kesenian;
9. i.Pemakaian Gedung Lainnya;
10. j.Pemakaian Gedung Olahraga Lainnya;
11. k.Pemakaian Lapang Olahraga Lainnya;
12. l.Pemakaian Asrama/Mess. 4
(2)Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah wajib membayar retribusi.
(2)Struktur dan besaran tarif retribusi diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.
(3)Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 1 Juni 2016 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. HERDIAT S. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: ( 2/72/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AEP SUNENDAR, SH., MH. NIP. 19621018 198303 1 005 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan menetapkan retribusi pemakaian kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menertibkan penggunaan kekayaan eks desa yang menjadi kelurahan, besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34 6 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 2 Tahun 2016 TANGGAL : 1 Juni 2016 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH No Jenis Kekayaan Daerah Tarif Satuan Pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) 1 2 3 4 A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

1.Pemakaian tanah yang digunakan untuk: a) Tempat Tinggal b) Fasilitas Sosial/Umum c) Usaha Kecil d) Usaha Menengah e) Usaha Besar f) Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang : 1) Jalan lokal 2) Jalan kolektor 3) Jalan arteri 4) Taman Alun-alun
2.Mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan : 1) Kegiatan Sosial 2) Kegiatan Komersial
3.Pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/bern, pulau lalulintas) dan untuk reklame : 1) Pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m 2 (minimal satu tahun) 2) Pemasangan banner dihitung minimal 2 m 2 (minimal satu minggu)
4.Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku, ditentukan sebagai berikut : a) Rumah tinggal b) Sarana sosial c) Komersial  Usaha kecil  Usaha menengah  Usaha besar
5.Pemakaian tanah untuk menara,gardu, atau bangunan-bangunan lainya
6.Pemakaian tanah untuk mesin ATM
7.Pemakaian tanah untuk atraksi, kontes burung dan hewan lainnya. M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /hari M 2 /hari M 2 /hari M 2 /hari M 2 /hari M 2 /hari M 2 /bulan M 2 /hari M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /bulan M 2 /tahun Per meter/hari 0,1% X NJOP 0,1% X NJOP 0,5% X NJOP 4% X NJOP 5% X NJOP 200,00 300,00 500,00 500,00 5000,00 10.000,00 5% X NJIOP 5000,00 0,5% X NJOP 0,4% X NJOP 0,5% X NJOP 0,75% X NJOP 1% X NJOP 5% X NJOP 500.000,00 3.000,00 7 No Jenis Kekayaan Daerah Tarif Satuan Pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) 1 2 3 4
8.Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian - Tanah Darat - Tanah Sawah:

a.Tadah Hujan
b.Pengairan Teknis
c.Palawija
1. 9.Lingkup Perikanan
a.Balai benih ikan :  Lokasi jalan desa  Lokasi jalan kabupaten
b.Balai benih udang :  Lokasi jalan Kabupaten
c.Pasar ikan di 6 (enam) lokasi
d.Kolam ikan  Lokasi jalan desa  Lokasi jalan kabupaten
e.Kios penjualan ikan M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun M 2 /tahun 250,00 300,00 500,00 400,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.900,00 400,00 600,00 35.000,00 B. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN No Jenis Bangunan Satuan Pemakaian Tarif (Rp) Keterangan I. BANGUNAN KIOS UNTUK :
1. 1.Komersil
2. 2.Non Komersil M 2 /bulan M 2 /bulan 20.000,00 10.000,00 Bagi Bangunan Kios Yang Bertingkat Ditambah 50% (Lima Puluh Perseratus) Untuk Setiap Tingkat (distadion) II. BANGUNAN LOS UNTUK :
3. 1.Komersial
4. 2.Non Komersial M 2 /bulan M 2 /bulan 3.000,00 2.500,00 (di Situ Wangi) C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT
a.Alat Pengangkut No Jenis Tahun Merek/Type Kapasitas Tarif Sewa Perjam (Rp) 1 2 3 3 4 6 1 Dump truck 1989 Hino FC 141 KA 5 ton 15.000,00 2 Dump truck 1989 Isuzu NKR 6 ton 32.000,00 3 Road maintance 1989 Hino FC 141 KA 145 ps 22.000,00 4 Water Tank Truck 1989 Toyota Dyna Rhyno 3000 liter 12.000,00 5 Shap Loader 2008 Nissan Cwa 260 26 ton 110.000,00 6 Crane Toyota Dyna 200 kg/9m 25.000,00 7 Crane Toyota Dyna 1870 kg 25.000,00
b.Alat Pemadat Jalan No Jenis Tahun Merek/Type Kapasitas Tarif Sewa Perhari (Rp) 1 2 3 4 5 6 1 Baby Roller 2007 Sakai HV 80 1 Ton 70.000,00 2 Vib.Tand Roller 1991 Barata MH+GB 7 7 Ton 85.000,00 3 Vib. Roller 2004 Sakai SW 502 4-6 Ton 112.000,00 4 Vib. Roller Bomag 4-7 Ton 126.000,00 5 Vibro Clas 2013 Catterpilar 4-6 Ton 126.000,00 6 Mesin Gilas 1997 Barata Mg 7 6-8 Ton 105.000,00 7 Mesin Gilas 1991 Barata Mg 8 8-10 Ton 112.000,00 8 Mesin Gilas 1985 Barata Mg 034 10-12 Ton 133.000,00 9 Mesin Gilas 1990 Barata Mg 12 12-14 Ton 160.000,00 10 Tyre Roller Sakai 12-14 Ton 469.000,00 11 Vibratori Compact 469.000,00 8
c.Alat Pengelola Tanah No Jenis Tahun Merek/Type Kapasitas Tarif Sewa Perjam (Rp) 1 Excavator 2003 Catterpillar 320 0,90 m3 110.000,00 2 Excavator - Komatsu PC 200 G 0,8 m3 128.000,00 3 Excavator mini 2013 Catterpillar 0,6 m3 85.000,00 4 Buldozer 1983 Komatsu D 50 A 110 HP 55.000,00 5 Buldozer 2007 Komatsu D 31 E 80 HP 90.000,00 6 Wheel Loader 1983 Komatsu GD 31 RC 100 HP 50.000,00 7 Wheel Loader 1983 Komatsu W180 3/4 m3 137.000,00 8 Wheel Loader 1983 Kobelco LK-300 1,7 m3 60.000,00 9 Wheel Loader 2013 Catterpillar 1,5 m3 156,000.00 10 Motor Grader - Komatsu 110 HP 123.000.00 d.Alat-Alat Lainnya. D. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN BAHAN) No Jenis Pengujian Hasil Tarif Pengujian (Rp) 1 Rencana Pembuatan Campuran Beton Per RC 185.000,00 2 Pengujian Khusus Beton Per Sampel 15.000,00 3 Pengujian Lapen Per Sampel 135.000,00 4 Pengujian LPA Per Sampel 160.000,00 5 Pengujian LPB Per Sampel 160.000,00 6 Pengujian Tanah Per Sampel 185.000,00 7 Pengujian batu dan Pasir Per Sampel 160.000,00 8 Pengujian kadar aspal (Ekstrasi) Per Sampel 85.000,00 9 Test Soldir (manual maks. 20 m) Per Titik 85.000,00 10 Test Soldir (hidrolik maks. 20 m) Per Titik 125.000,00 11 Test corw drill Per Titik 30.000,00 12 Test sand cone Per Titik 30.000,00 13 Test DCP Per Titik 25.000,00 14 Hamer Test Per Titik 25.000,00 15 Kuat Tarik Baja/Besi Tulangan Per Sampel 35.000,00 16 Hand Bor Per Meter 10.000,00 17 Kuat Tekan Montar Per Sampel 10.000,00 18 Pengujian Tanah dengan Borring Per Titik 2.000.000,00 E. GEDUNG OLAH RAGA/GEDUNG SERBA GUNA Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi 1 /2 Hari ((Rp)) 1 Hari (Rp) Gedung Galuh Taruna Pengguna Kegiatan Olah Raga
a.Komersial
b.Non Komersial 500.000,00 275.000,00 950.000,00 500.000,00 No Jenis Tahun Merek/Type Kapasitas Tarif Sewa Perjam (Rp) 1 Aspalt Mixer Pact (AMP) 2005 Bukaka 3 MP 3 Ton/Hari 55.000,00 2 Generating Set 1984 Denyo 75 KVA 20.000,00 3 Generating Set 1984 Sinano NTSH SPG-36 30 KVA 8.000,00
1. 4.Generating Set 1984 Denyo 10 VA 5.000,00 Rencana Pengadaan :
2. 5.Air Compresor 185 CFM 77.000,00
3. 6.Jek Hamer 49.000,00
4. 7.Aspal Sprayer 1000 Ltr 91.000,00
5. 8.Mesin Molen Mixer 500 Ltr 56.000,00
6. 9.Stamper 35.000,00
7. 10.Vibrator 25.000,00 9 F. STADION OLAH RAGA/LAPANGAN OLAH RAGA TERBUKA Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi 1 Hari (Rp) Stadion GALUH
8. 1.Penggunaan untuk Kegiatan Olah Raga :
a.Komersial
b.Non Komersial 4.000.000,00 2.000.000,00 Lokasana 1. Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya dan Lainnya
1. 2.Hiburan Masal
2. 3.Khusus Sewa Panggung terbuka untuk kegiatan yang bersifat komersial 2.000.000,00 3.000.000,00 200.000,00 G. LAPANG TENIS INDOOR: Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi / paket (Rp) Klasifikasi I Paket I jam 07.00 s.d 11.00 wib Paket II jam11.00 s.d 14 wib Paket III jam 14.00 s.d 18.00 Paket IV Jam 19.00 s.d 23.00 Jl. RAA. Kusumahsu brata
3. 1.Non Komersial 2.Untuk Member/Bulanan 100.000,00 300.000,00 140.000,00 420.000,00 160.000,00 480.000.00 200.000,00 600.000.00 Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi / Jam (Rp) Klasifikasi II jam 07 s.d 14.00 Jam 14.00 s.d 18.00 jam 19.00 s.d 23.00 Jl. RAA. Kusumahsubrata
4. 1.Non Komersial
5. 2.Untuk Hari Libur Nasional atau hari minggu 30.000,00/jam 40.000,00/jam 35.000,00/jam 45.000,00/jam 40.000,00/jam .000,00/jam Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi (Rp) Klasifikasi III ½ Hari 1 Hari Jl. RAA. Kusumahsubrata 1. Komersial 350.000,00 600.000,00 H. GEDUNG KESENIAN Lokasi Jenis Kegiatan Tarif Retribusi Satuan pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) Jl. Ir. H. Djuanda 1) Komersial
a.Siang
b.Malam
c.1 Hari 2) Non Komersial
a.Siang
b.Malam
c.1 Hari Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 I. GEDUNG LAINNYA (ISLAMIC CENTER) : Klasifikasi Area Jenis Kegiatan Tarif Retribusi Satuan pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) Lebih dari 1.000 m 2
a.Penggunaan Komersial/Pribadi
1. 1.Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.
a.Siang
b.Malam
c.Kelebihan jam pemakaian
1. 2.Senin s.d Kamis
a.Siang
b.Malam
c.Kelebihan jam pemakaian
b.Penggunaan Sosial/ Ormas Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per Jam Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per Jam Per 1 kali pemakaian 5.000.000,00 6.000.000,00 200.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 100.000,00 1.000.000,00 10 Klasifikasi Area Jenis Kegiatan Tarif Retribusi Satuan pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) Ket Kurang dari 1.000 m 2
1. 1.Penggunaan Komersial/Pribadi
a.Siang
b.Malam
c.Kelebihan jam pemakaian
1. 2.Penggunaan Sosial/ Ormas Per 1 kali pemakaian Per 1 kali pemakaian Per Jam Per 1 kali pemakaian 750.000,00 1.000.000,00 100.000,00 500.000,00 Aula Pada SOPD J. GEDUNG OLAH RAGA LAINNYA Lokasi Jenis Pemakaian Tarif Retribusi Satuan pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) Ket Olah Raga dan Seni Per jam Per hari 20.000,00 200.000,00 Aula Pada SOPD K. LAPANG OLAH RAGA LAINNYA Lokasi Jenis Pemakaian Tarif Retribusi Satuan Pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) Di 7 (tujuh) Kelurahan
2. 1.Olah Raga yang bersifat Komersil
3. 2.Pentas Seni, Hiburan yang bersifat Komersil dan kegiatan komersil lainnya. Per hari Per hari 100.000,00 250.000,00 L. ASRAMA/MESS Lokasi Jenis Pemakaian Tarif Retribusi Satuan Pemakaian Besarnya Retribusi (Rp) - Bojonghuni - Asrama Haji
4. 1.Asrama untuk Pendidikan dan Pelatihan Non PNS
5. 2.Mess (Non Ac) Per orang/hari Per malam/kamar 20.000,00 100.000,00 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. IING SYAM ARIFIN Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. HERDIAT S. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AEP SUNENDAR, SH., MH. NIP. 19621018 198303 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014