DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dimana Ketentuan pasal 2 ayat (2) dan Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 7 berubah serta Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf (baru) yaitu Paragraf 12 dan dituangkan dalam Pasal 14.a.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diintegrasikannya fungsi perlindungan masyarakat kedalam satuan polisi pamong praja maka dipandang perlu diadakan penyesuaian dan ditinjau kembali kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4. d.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. e.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
6. f.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. g.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. h.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
9. i.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
10. j.Kantor Kearsipan dan Dokumen;
11. k.Kantor Perpustakaan Daerah;
12. l.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  1. 2.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 4
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, pengembangan demokratisasi dan politik dalam negeri;
4. d.pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan kantor;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketahanan Bangsa;
4. d.Seksi Pengembangan Demokrasi dan Politik;
5. e.Seksi Hubungan Lembaga;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf (baru) yaitu Paragraf 12 dan dituangkan dalam Pasal 14.a, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program. 5
3. c.Bidang Anggaran, membawahi : 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2) Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Belanja.
4. d.Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi : 1) Sub Bidang Belanja Langsung; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
5. e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 1) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi; 2) Sub Bidang Pelaporan.
6. f.Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi : 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
(4)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 30 Maret 2016 BUPATI CIREBON TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (2/43/2016) 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR SERI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA KANTOR SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI HUBUNGAN LEMBAGA SEKSI PENGEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK SEKSI KETAHANAN BANGSA BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 7 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bidang Anggaran Sub Bidang Penyusunan Anggaran Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Belanja Bidang Perbendaharaan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah Sub Bidang Belanja Langsung Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Sub Bidang Pelaporan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Kepala Badan Sekretaris Sub Bagian Umum Sub Bagian Program Sub Bagian Keuangan

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010