(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, pengembangan demokratisasi dan politik dalam negeri;
d.pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan kantor;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
a.Kepala Kantor;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Ketahanan Bangsa;
d.Seksi Pengembangan Demokrasi dan Politik;
e.Seksi Hubungan Lembaga;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan pada Bab III Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf (baru) yaitu Paragraf 12 dan dituangkan dalam Pasal 14.a, yang berbunyi sebagai berikut:
(1)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program. 5
c.Bidang Anggaran, membawahi :
1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2) Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Belanja.
d.Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
1) Sub Bidang Belanja Langsung; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi; 2) Sub Bidang Pelaporan.
f.Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional;
(4)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 30 Maret 2016 BUPATI CIREBON TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (2/43/2016) 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR SERI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA KANTOR SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI HUBUNGAN LEMBAGA SEKSI PENGEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK SEKSI KETAHANAN BANGSA BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 7 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 2 Tahun 2016 TANGGAL : 30 Maret 2016 Diundangkan di Sumber Pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON TTD YAYAT RUHYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D.2 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bidang Anggaran Sub Bidang Penyusunan Anggaran Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Belanja Bidang Perbendaharaan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah Sub Bidang Belanja Langsung Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Sub Bidang Pelaporan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Kepala Badan Sekretaris Sub Bagian Umum Sub Bagian Program Sub Bagian Keuangan