DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender secara langsung maupun tidak langsung, dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan sikap responsif gender dalam masyarakat;
c.bahwa langkah konkrit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah harus dinormakan dalam aturan yang mengikat secara umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
8.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 4
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
17.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadilan sosial dan budaya masyarakat.
18.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
20.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
21.Pembangunan Responsif Gender adalah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.
22.Anggaran Responsif Gender yang selanjut disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan Gender.
23.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
24.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
25.Kelompok Kerja PUG Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
26.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG pada Perangkat Daerah masing-masing, yang diangkat oleh Kepala Perangkat daerah masing-masing dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
27.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 5

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten;
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah Kabupaten;
c.melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender;
g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan
j.menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway/GAP) atau metode analisis lain. 6
(4)Analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.
(6)Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(7)GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJM Desa; dan
2. b.RKP Desa.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.
(3)Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJM Desa, dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5

Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa; atau
d.pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. 7
(3)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk pelembagaan PUG dalam rangka penyelenggaraan PUG.
(2)Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pokja PUG; dan
2. b.Focal Point.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Pokja PUG Daerah Kabupaten.
(2)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
(3)Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun profil Gender Daerah Kabupaten;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
10. j.menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan 8
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di setiap Perangkat Daerah.
(2)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
2. b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender secara langsung maupun tidak langsung, dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan sikap responsif gender dalam masyarakat;
c.bahwa langkah konkrit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah harus dinormakan dalam aturan yang mengikat secara umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
8.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 4
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
17.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadilan sosial dan budaya masyarakat.
18.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
20.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
21.Pembangunan Responsif Gender adalah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.
22.Anggaran Responsif Gender yang selanjut disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan Gender.
23.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
24.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
25.Kelompok Kerja PUG Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
26.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG pada Perangkat Daerah masing-masing, yang diangkat oleh Kepala Perangkat daerah masing-masing dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
27.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 5

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten;
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah Kabupaten;
c.melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender;
g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan
j.menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway/GAP) atau metode analisis lain. 6
(4)Analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.
(6)Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(7)GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
1. a.RPJM Desa; dan
2. b.RKP Desa.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.
(3)Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJM Desa, dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5

Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa; atau
d.pemotongan anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. 7
(3)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk pelembagaan PUG dalam rangka penyelenggaraan PUG.
(2)Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pokja PUG; dan
2. b.Focal Point.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Pokja PUG Daerah Kabupaten.
(2)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
(3)Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun profil Gender Daerah Kabupaten;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
10. j.menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan 8
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di setiap Perangkat Daerah.
(2)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
2. b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019