DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan.
9.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Intan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan dan kualitas layanan, dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Intan.
(2)Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum kepada pelanggan dan masyarakat di kabupaten Garut;
2. b.meningkatkan permodalan PDAM Tirta Intan;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Sumber dana penyertaan modal PDAM Tirta Intan bersumber dari APBD dan/atau Hibah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan sumber dana penyertaan modal lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp72.090.180.650,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp3.448.180.650,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. e.untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. f.untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
7. g.untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
8. h.untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
9. i.untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah luar negeri untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 5
10. j.Untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.998.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah luar negeri untuk Program Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp7.998.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
11. k.untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.696.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp6.696.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
12. l.untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.998.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp4.998.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
13. m.untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari pemberian hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan tahap I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
14. n.untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)Pengalokasian penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut untuk tahun anggaran berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Intan.

BAB IV

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PDAM Tirta Intan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. 6

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PDAM Tirta Intan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Bupati.
(2)Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melaksanakan penilaian PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 14 - 12 - 2018 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 14 - 12 - 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d Y A T I E R O H A Y A T I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (14/254/2018)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan.
9.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Intan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan dan kualitas layanan, dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Intan.
(2)Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum kepada pelanggan dan masyarakat di kabupaten Garut;
2. b.meningkatkan permodalan PDAM Tirta Intan;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp72.090.180.650,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp3.448.180.650,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. e.untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. f.untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
7. g.untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
8. h.untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
9. i.untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah luar negeri untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 5
10. j.Untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.998.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah luar negeri untuk Program Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp7.998.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
11. k.untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.696.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp6.696.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
12. l.untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.998.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari penerusan hibah untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp4.998.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
13. m.untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.berasal dari APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  2. 2.berasal dari pemberian hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan tahap I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
14. n.untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)Pengalokasian penyertaan modal Daerah kepada PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut untuk tahun anggaran berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Intan.

BAB IV

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PDAM Tirta Intan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. 6

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PDAM Tirta Intan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Bupati.
(2)Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melaksanakan penilaian PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016