DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan Pengaturan, 3. Bentuk dan Jenis Kegiatan yang Wajib Izin, 4. Prosedur Pemberian Izin, 5. Prosedur Pendaftaran Izin, 6. Ketentuan Dalam Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, 7. Peran Sera Masyarakat dalam Pengawasan, 8. Ketentuan Larangan dan Sanksi Administratif, 9. Penyidikan, 10. Ketentuan Pidana, 11. Pembiayaan, 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengumpulan Sumbangan;
b.bahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang darr/ atau barang diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;
a.bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang darr/ atau barang merupakan salah satu un sur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedu1ian, kesetiakawanan dan tangung jawab bersama masyarakat; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN TENTANG Mengingat Menimbang • PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.IB ttg Izin Pengumpulan Sumbangan

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); •
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang at au Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 2 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.18 ttg lzin Pengumpulan Sumbangan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI HULU SUNGAI UTARA • Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAIUTARA dan

14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);•
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Ban tuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.18 ttg lzin Pengumpu!an Sumbangan

(2)Tujuan dilakukannya pengaturan izm pengumpulan sumbangan adalah:
1. a.agar terdapat prosedur yang jelas dalam pemberian izm pengumpulan sumbangan;
2. b.mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
3. c.agar terdapat legalitas terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dari pemerintah daerah;
(1)Pengaturan mengenai izin pengumpulan sumbangan ini dimaksudkan agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga Zbadan sosial, keagamaan, yayasan, panitiay kelompok masyarakat, diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 2

• BABII MAKSUDDAN TUJUANPENGATURAN

3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, rnentaly agamay kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
7.Petugas adalah orang atau beberapa orang yang diberikan mandat dengan surat penugasan oleh lembagaj' badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia Zkelompok masyarakat untuk memungut, menerima atau mengumpulkan sumbangan baik dalam bentuk uang dan/ atau barang.
8.Izin adalah Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
9.Surat Keterangan Pendaftaran Izin adalah surat yang menerangkan bahwa izin pengumpulan sumbangan telah terdaftar pada Dinas Sosial setempat.
10.Fotokopi sah adalah fotokopi surat, izin, atau keterangan lainnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. • 4 Perda Kab.HSUTahun 2015 No.18 ttg Izin Penqumpulan Sumbangan

(1)Kegiatan pengumpulan sumbangan yang wajib mernperoleh izin atau mendaftarkan izinnya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan sosial, an tara lain seperti:
1. a.pembangunan, rehabilitasi, darr/ atau pembiayaan operasional tempat-tempat ibadah, satuan pendidikan swasta, panti Zbadan sosial atau lembaga keagamaan lainnya;
2. b.kegiatan operasional BPK, pengadaan sarana prasarana, darr/ atau pembangunan Pos BPK, yang dilaksanakan ke luar wilayah desa domisili BPK bersangkutan;
3. c.kegiatan bantuan korban musibah kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari.

Pasal 5

b.menjual karcis pertunjukan, hiburan, perlombaan olahraga, bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan, stiker, kupon sumbangan, penjualan prangko amal, kotak-kotak sumbangan di tempat umum, dan/ atau bentuk lainnya yang sejenis. •
a.mengedarkan amplop, surat permintaan sumbangan, daftar derma (pemberi sumbangan), atau bentuk lainnya, di tempat umum, atau dari rumah ke rumah; darr/ atau Jenis kegiatan pengumpulan sumbangan yang wajib memperoleh izin dari/ atau mendaftarkan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial yang dilakukan dengan cara: Pasa14

(3)Setiap Iembaga Zbadan sosial, keagamaan, yayasan, panitiay kelompok masyarakat yang berdomisili di luar wilayah daerah, yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib mendaftarkan izinnya kepada Dinas Sosial. •
(2)Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia Zkelompok masyarakat yang berdomisili di dalam daerah, yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib memperoleh izin dari Bupati.
(1)Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dalam bentuk pengumpulan uang dan/ atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.

Pasal 3

d.terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel. 5 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.18 ttg Izin Pengumpu!an Sumbangan

(1)Dalam pemberian Izin, Bupati dapat membentuk Tim Pertimbangan Izin Pengumpulan Sumbangan yang berkedudukan di Dinas Sosial, dengan keanggotaan satuan kerjaj instansi yang terkait.

BAB III

BENTUKDANJENIS KEGIATANYANGWAJIB IZIN

Pasal 8

(2)Surat Permohonan ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
(1)Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati, dan disampaikan melalui Kepala Dinas Sosial. Pasa17
(3)Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicontohkan oleh Dinas Sosial.
(2)Surat Permohonan dilampiri:
1. a.fotokopi sah KTPPemohonjPenanggungjawab;
2. b.surat keteranganjrekomendasi dari Kepala DesajLurahjCamat sesuai dengan alamat penyelenggara;
3. c.fotokopi sah akta pendirian atau ADj ART( bila ada);
4. d.fotokopi aktaj sertifikat tanah atau surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunanj rehabilitasi;
5. e.data dukung lainnya yang dianggap perlu oleh Pemohon. •
(1)Untuk mendapatkan Izin, lembagajbadan sosial, keagamaan, yayasan, panitiajkelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menyampaikan Surat Permohonan, yang memuat sekurangnya-kurangnya:
1. a.nama dan alamat penyelenggara;
2. b.susunan kepengurusan penyelenggara;
3. c.maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
4. d.jangka waktu dan cara menyelenggarakannya;
5. e.luas wilayah pengumpulan sumbangan;
6. f.cara penyaluran sumbangan yang diperoleh; dan
7. g.rencana pelaksanaan proyek danj atau rencana pembiayaan. • Pasal 6 BABIV PROSEDURPEMBE~ANInN
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan sumbangan seperti:
1. a.diselenggarakan dalam lingkungan internal suatu organisasi kepada anggotanya;
2. b.kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah danj atau kegiatan instansi Pemerintah lainnya;
3. c.kegiatan pengumpulan sumbangan untuk bantuan karen a musibah kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, yang dilaksanakan tidak lebih dari 5 hari. 6 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.18 ttg Izin Pengumpulan Sumbangan
(1)Izin pengumpulan sumbangan yang diberikan berlaku hanya dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
(2)Dalam hal lembaga z badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/ kelompok masyarakat yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan ke luar Daerah, maka wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 11

(2)Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang, dengan syarat Pemohon menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin, yang dilampiri dengan:
1. a.fotokopi Izin yang sudah habis masa berlakunya;
2. b.fotokopi surat permohonan yang lama beserta lampirannya;
3. c.laporan hasil perolehan pengumpulan sumbangan yang sudah dilaksanakan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta diketahui oleh Kepala Desai Lurah ZCamat setempat. •
(1)Masa berlaku izin paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

(6)Pemberian izin tidak dipungut biaya.
(5)Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang yang membidangi, memberitahukan kepada Pemohon, selambat-Iarnbatnya 7 (tujuh) hari kerja. •
(4)Dalam hal permohonan 12m disetujui, maka pemberian Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
(3)Berdasarkan hasil Rapat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk menyetujui atau menolak pemberian izin.
(2)Hasil Rapat Tim dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat.
(1)Atas dasar Permohonan yang masuk, Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang yang membidangi, melaksanakan Rapat Tim, selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 9

(2)Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsinya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7 Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.18 ttg Izin Pengumpu[an Sumbangan
(3)Surat Keterangan Pendaftaran Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, dengan syarat Pemohon menyampaikan surat permohonan, yang dilampiri dengan:
1. a.fotokopi sah KTP PemohonjPenanggungjawab;
2. b.fotokopi surat keterangan pendaftaran izin yang sudah habis masa berlakunya;
3. c.fotokopi sah Izin dari daerah asal yang berlaku;
4. d.laporan hasil perolehan pengumpulan sumbangan yang sudah dilaksanakan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta diketahui oleh Kepala Desaj Lurahj Camat setempat.
(2)Dalam hal mas a berlaku Izin dari daerah asal lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Surat Keterangan Pendaftaran Izin diberikan hanya paling lama 3 (tiga) bulan.
(1)Surat Keterangan Pendaftaran Izin berlaku sarna dengan masa berlakunya Izin Pengumpulan Sumbangan yang diberikan dari daerah asal.

Pasal 14

(4)Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Izin tidak dipungut biaya.
(3)Terhadap pendaftaran izin yang disetujui, berdasarkan hasil rap at Tim Pertimbangan Izin Pengumpulan Sumbangan, maka Kepala Dinas Sosial menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Izin, yang bentuk dan isinya diatur oleh Kepala Dinas Sosial.
(2)Surat Permohonan ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
(1)Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati, dan disampaikan secara langsung kepada Dinas Sosial. •

Pasal 13

(2)Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicontohkan oleh Dinas Sosial.
(1)Untuk mendaftarkan izin, lembagajbadan sosial, keagamaan, yayasan, panitiajkelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Sosial, dengan dilampiri:
1. a.fotokopi sah KTP PemohonjPenanggungjawab;
2. b.fotokopi sah Izin Pengumpulan Sumbangan dari daerah asal yang masih berlaku;
3. c.fotokopi akta pendirian atau ADj ART ( bila ada );

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005