DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980

Nomor: 29
Tahun: 1980
Ditetapkan: 28 Agustus 1980
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2.Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3.Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4.Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
5.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
6.Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II

USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1)Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
(2)Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

a.sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.olah raga;
e.agama/kerokhanian;
f.kebudayaan;
g.bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

(1)Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
1. a.mengadakan pertunjukan;
2. b.mengadakan bazar;
3. c.penjualan barang secara lelang;
4. d.penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
5. e.penjualan perangko amal;
6. f.pengedaran daftar (les) derma;
7. g.penjualan kupon-kupon sumbangan;
8. h.penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
9. i.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
10. j.pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
11. k.permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
(2)Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
(2)Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.
(3)Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III

TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1.Menteri,dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:

a.seluruh wilayah Republik Indonesia;
b.lebih dari satu wilayah Propinsi;
c.satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
1. 2.Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
a.seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
b.lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
1. 3.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat :

a.Nama dan alamat organisasi pemohon;
b.waktu pendirian;
c.susunan pengurus;
d.kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
e.maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
f.usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
g.waktu penyelenggaraan;
h.luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
i.cara penyelenggaraan dan penyaluran;
j.rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

(1)Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
1. a.Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. b.Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
3. c.Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.
(2)Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai :
1. a.Surat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. b.Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2.Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3.Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4.Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
5.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
6.Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II

USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1)Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
(2)Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

a.sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.olah raga;
e.agama/kerokhanian;
f.kebudayaan;
g.bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

(1)Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
1. a.mengadakan pertunjukan;
2. b.mengadakan bazar;
3. c.penjualan barang secara lelang;
4. d.penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
5. e.penjualan perangko amal;
6. f.pengedaran daftar (les) derma;
7. g.penjualan kupon-kupon sumbangan;
8. h.penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
9. i.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
10. j.pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
11. k.permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
(2)Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
(2)Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.
(3)Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III

TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1.Menteri,dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:

a.seluruh wilayah Republik Indonesia;
b.lebih dari satu wilayah Propinsi;
c.satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
1. 2.Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
a.seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
b.lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
1. 3.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat :

a.Nama dan alamat organisasi pemohon;
b.waktu pendirian;
c.susunan pengurus;
d.kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
e.maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
f.usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
g.waktu penyelenggaraan;
h.luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
i.cara penyelenggaraan dan penyaluran;
j.rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

(1)Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
1. a.Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. b.Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
3. c.Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.
(2)Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai :
1. a.Surat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. b.Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021