Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
129) jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 6):
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN : I. Mencabut : "Ordonnantie tot bestrijding van ongewenschte geldinzamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamenlingen in het algemeen" (Staatsblad 1932 Nomor 469 jo. 559) dan lain-lain peraturan tentang pengumpulan uang atau barang; II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. Pasal 1. Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Pasal 2.
Pasal 3. Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7. Pengumpulan uang atau barang yang sedang diselenggarakan berdasarkan peraturan- peraturan sebelum berlakunya Undang-undang ini, disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan pasal 2, 4 dan 5 selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan. Pasal 8.
Pasal 9. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1961 Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 214 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. I. PENJELASAN UMUM. Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang. Apalagi pada waktu bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan seperti sekarang ini, perlu semua usaha menghimpun dan mengerahkan segala funds and forces bagi pembangunan semesta ini diatur dan diawasi sebaik-baiknya. Walaupun telah ada beberapa peraturan yang berusaha mencegah atau memberantas usaha pengumpulan uang atau barang dengan cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum antara lain "Ordonnantie tot berijding van ongewenschte geldin-zamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamelingen in het algemeen Staatsblad 1932 No. 469 jo. 559, tetapi pelaksanaannya ternyata kurang memuaskan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta tidak dijiwai Manipol/Usdek. Sistem pengawasan represip yang termuat dalam ordonnantie tersebut tidak dapat lagi dianggap mencukupi, yaitu ternyata makin bertambah banyaknya pengumpulan uang atau barang yang kurang berguna dan merugikan orang banyak baik diselenggarakan oleh perseorangan maupun oleh beberapa orang bersama- sama, bahkan kadang-kadang dengan disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemerasan secara halus, sehingga mengganggu dan menimbulkan kegelisahan didalam masyarakat. Tidak jarang juga perizinan diberikan oleh penguasa setempat atas permohonan seseorang sebelum ia menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, akan tetapi izin sebagai pengawasan yang bersifat preventip ini tidak didasarkan pada sesuatu peraturan. Kenyataan-kenyataan tersebut diantaranya menyebabkan pejabat-pejabat daerah mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat lokal sekedar untuk mengurangi dan membatasi banyaknya pengumpulan uang atau barang yang menggelisahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat itu. Maka dengan maksud membina kesadaran sosial serta memelihara semangat gotong royong yang hidup di dalam masyarakat Sosialis Indonesia, peraturan-peraturan yang bersifat lokal atau itu perlu diatur kembali secara keseluruhan dengan mengutamakan segi-segi preventip dan repressip yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat Pusat dan daerah sesuai dengan Penetapan Presiden tahun 1959 Nomor 6. serta tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama, hukum adat serta adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Maksud pengumpulan uang atau barang dalam Undang-undang ini pada hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama (Buku ringkasan Pembangunan Semesta, halaman 31). Termasuk dalam ketentuan ini antara lain usaha mendapatkan uang atau barang dengan jalan mengadakan pertunjukan amal, bazaar, lelang untuk amal, penjualan barang dengan pembayaran yang melebihi harga sebenarnya atau usaha-usaha lain yang serupa, seperti penjualan kartu undangan, buku-buku dan gambar-gambar atau dengan cara mengirimkan poswissel dengan maksud mencari derma. Pasal 2. Ayat (1). Pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventip, maupun repressip dari perbuatan orang- orang yang kurang bertanggung jawab. Ayat ( 2). Ukuran "diwajibkan" oleh Hukum agama didasarkan pada pengertian "wajib" menurut Ahkmaul Chamsah dalam Hukum Islam, atau antara lain "perpuluhan" dalam Hukum Agama Kristen Pengertian lingkungan terbatas mencakup juga lingkungan geografis dan golongan-golongan kemasyarakatan. Untuk tegasnya pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu itu, antara lain sebagai contoh:
Pasal 3. Perkumpulan dan organisasi yang terkenal baik itu selain organisasi-organisasi yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga perkumpulan sosial/amal yang dibentuk dengan cara- cara yang lazim serta oleh pemberi izin pengurusannya dianggap mempunyai nama baik dan bonafid, misalnya Lembaga Sosial Desa, Panitia-panitia dan sebagainya. Pasal 4. Panitia Pertimbangan terdiri dari:
Dalam batas wewenangnya, pemberi izin dapat pula menunjuk sesuatu badan/organisasi untuk menerima pemberian atau menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagai suatu tindakan untuk mengatasi suatu kejadian yang segera perlu ditolong, seperti dalam keadaan darurat yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 2. Pengumpulan uang atau barang untuk membantu usaha sosial diluar negeri diatur dengan Peraturan perundangan-undangan. Pasal 5. Pemberian sumbangan secara suka rela, tiada dipaksa, merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesejahteraan Sosial dalam peraturan pelaksanaan. Pasal 6. Keputusan Gubernur, Kepala Daerah tingkat I merupakan keputusan terakhir untuk wilayahnya, sehingga permohonan yang ditolak-nya, dipandang tidak perlu lagi dimintakan pertimbangan lebih lanjut dari Menteri Kesejahteraan, Sosial. Pasal 7. Selama keputusan izin atau penolakan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2, 4 dan 5 belum diterima, pengumpulan yang sedang berjalan itu dapat diteruskan. Bila permohonan penyesuaian itu ditolak, semua hasil pengumpulan disita dan dipergunakan untuk maksud sebagaimana disebut dalam pasal 1. Pasal 8. Bila hasil pengumpulan uang atau barang dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan subversip atau merupakan tindakan pidana lain, dituntut berdasarkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Perundangan-undangan lain. Pasal 9. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2273
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)